www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelita com
Permasalahan tanah menjadi perhatian serius oleh presiden Jokowi, karena banyak kasus yang membuat masyarakat resah. Menanggapi hal ini Kakanwil ATR/BPN Jateng meminta pada jajarannya jangan sampai menjadi bagian terhadap kasus mafia tanah. Para ASN (pegawai BPN) Jateng, jadilah pegawai dari solusi dari masalah yang ada.
” Karena itu, meminta para jajarannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanahnya,” tegas Kakanwil ATR/ BPN Jateng Dwi Purnama kepada awak media seusai memeperingati HUT ke -61 di kantor Kimangunsarkoro Semarang, Jumat (24/9/2021).
Menurut Dwi, meski sudah melakukan upaya pembinaan terhadap para pegawainya, kemungkinan juga masih ada indikasi terhadap pegawainya yang ikut terlibat dalam masalah kasus mafia tanah.
‘” Jika masih ada ikut terlibat dalam mafia tanah, tidak segan segan untuk melakukan pemecatan terhadap oknum tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya dalam era keterbukaan ini dalam pengurusan sertifikat tanah jika ada oknum yang ikut terlibat dalam mafia tanah, masyarakat diminta melaporkan kepada kepolisian. ” Biarlah kepolisian yang melakukan penanganan kasusnya,” paparnya.
Terkait BPHTB yang selama ini menjadi kendala oleh masyarakat, Dwi Purnama mengatakan, banyak sekali yang dikeluhkan olen masyarakat sehingga jika pihak Pemkab atau Pemkot bisa membantunya, maka penrosesan sertifikat bisa lebih cepat.
” Masalah untuk biaya patok dan pegawai di lapangan, jika Pemkab atau Pemkot membantu melalui APBD proses sertifikat akan lebih cepat,” tuturnya.
Sementara itu, gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, ada dua hal yang menjadi perhatian kita semua. Pertama, pihaknya ikut bergetar terkait sisi pelayanan yang masuk dalam UU Cipta Kerja jika benar benar dilaksanakan. Kedua, harus serius dalam melakukan pemberantasan mafia tanah.
” Jika sebelumnya melihat kantor BPN sangat gelap, tapi hari ini menjadi terang benderang dan pelayanan semakin cepat, tidak lama dan tidak dipersilit. Sekarang bisa cepat dan tidak berhari- hari dan menjadi bulanan,” ujar Ganjar.
Meski demikian, lanjutnya, dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh ATR/ BPN kepada masyarakat, dampaknya akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi.
” Dengan cepatnya sertifikat tersebut jadi, maka masyarakat bisa mengagungkan kepada pihak bank sebagai modal untuk usaha menengah,” katanya.
Dia mengatakan, jika perbaikan perizinan dalam tata ruang lebih luas dilakukan penyederhanaan, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu sesuai ruang lingkungan bersama daerah dan percepatan penerbitan, inovasi geografi sistem dan konsultasi publik secara online.
“Jadi percepatan sistem dalam pendaftaran melalui ” loketku”, maka berkasnya dalam pendaftaran bisa dilakukan secara efisien baik waktu dan biaya,” katanya.
Selain itu, gubernur mengucapkan terima kasih kepada ATR/BPN yang ikut mensukseskan pensertifikatan tanah dengan baik, sehingga sekarang lebih baik dari sebelumnya.
” Mari kita tetap jaga dan tingkatkan pelayanan srcara integratif, kreatif dan inovatif untuk menghadapi jauh kedepan sehingga profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini bisa wujudkan pelayanan terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang,”pungkas gubernur dalam membacakan sambutan Menteri.(sup)
