www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Untuk mendongkrak pendapatan daerah, khususnya sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang dinilai masih minim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini terus mengupayakan.
Upaya tersebut, selain tengah melakukan persiapan pendataan ke berbagai perusahaan pengguna di 13 kabupaten/kota, kemudian mengkaji regulasi atas tarip yang telah ada apakah sudah sesuai dengan ketentuan aturan diatasnya dalam hal ini Kementerian PU, sekaligus menunggu proses turunnya Peraturan gubernur (Pergub) yang mengiringi aturan diatas.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Provinsi Kalsel, Agus Dian Noor, kepada wartawan usai menggelar pertemuan bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (26/8/2021).
Agus menjelaskan, pada APBD Murni tahun 2021 lalu, pendapatan PAP hanya dipatok senilai Rp 4,5 miliar, dan pada APBD-Perubahan, ditarget naik dikisaran Rp 10 miliar.
Sedang untuk tahun 2022, pihaknya menargetkan dikisaran Rp. 40 miliar, dengan estimasi nantinya mampu menggaet sebanyak 246 wajib pajak, yangmana saat ini hanya baru terdapat 120 pengguna yang terdiri dari perusahaan perkebunan, pertambangan dan lainya.
“Jadi ini kita tengah persiapkan pendataan yang melibatkan kabupaten dan kota, kemudian mengkaji dan membenahi tarip yang ada sambil menunggu pergubnya. Tapi yang diubah bukan taripnya yang 10 %. Tapi nilai perolehanya,” kata Agus Dian Noor.
Dengan dua poin diatas lanjut Agus, nantinya diharapkan dapat menaikan pendapatan PAP yang dinilai masih minim.Tetapi upaya tersebut tak bisa dilakukan sendiri oleh provinsi, namun kerjasama dengan kabupaten/kota yang juga akan memperoleh bagi hasil 50 % dari nilai 10 %, termasuk dengan Balai Sungai, Karena ada juga izin yang dikeluarkan oleh pusat.
Disinggung sarana penunjang di UPPD masing-masing, Agus menjelaskan, bahwa sebenarnya sudah cukup. Hanya saja yang mungkin dibutuhakan semisal unit armada doblle gardan untuk bisa menjangkau lokasi yang jauh seperti wilayah perkebunan dan pertambangan.
“Kalo armada nanti bisa dikordinasikan bersama UPPD dengan kabupaten/kota,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, mendorong Pemprov Kalsel, agar menfasilitasi sarana penunjang kinerja burupa mobil doblle gardan bagi UPPD yang ada di kabupaten/kota, dalam kontek upaya menggenjot pendapatan PAP ini.
” Untuk mendongkrak pendapatan ini, sarana penunjangnya harus dipenuhi,” kata Imam. (pik)
