www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Usulan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ,(Kalsel) yang menuai polemik, mulai direspon kalangan wakil rakyat setempat, Salah satunya datang dari anggota Fraksi Partai Golkar Kalsel H Troy Satria.
Troy sependapat terhadap saran Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kalsel, yang meminta pengadaan mobdin baru itu lebih baik dipertimbangkan untuk ditunda.
“Melihat situasi dan kondisi saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19, saya sarankan lebih baik ditunda saja,” ujar Troy, kepada wartawan di Banjarmasin, Kamis (26/8/2021).
Anggota Komisi IV membidangi kesejahteraan masyarakat ini menambahkan secara aturan pengadaan mobil dinas itu memang dibolehkah. Tetapi pemerintah daerah juga harus melihat kondisi saat ini dimana kita masih berjuang memutus mata rantai penyerbaran virus corona yang tentunya daerah perlu dukungan dana untuk kepentingan yang lebih utama.
“Aturannya memang membolehkan, tapi dilihat juga situasi dan kondisinya,” kataTroy.
Karena lanjutnya, tentu sangat tidak elok jik membeli mobil dinas baru, sementara rakyat rakyat banyak yang terdampak pandemi Covid-19, dan kesulitan prekonomian.
Ketua DPD AMPG Partai Golkar Kalsel ini menilai dengan situasi dan kondisi saat ini tentu tidak menjadi prioritas pengadaan mobdin baru tersebut, apalagi selama beberapa waktu ini tanpa mobdin juga tidak menghambat aktifitas para wakil ketua dewan dan selama ini tetap lancar saja.
“Saya yakin tiga wakil ketua dewan itu juga bisa memahami situasi dan kondisi saat ini dan mereka juga berpikiran sama,” pungkas Troy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, yang kembali ditanya sikapnya tegas menyatakan sebagaimana saat rapat anggaran kemarin tetap menyarankan kepada pemerintah provinsi lebih baik mempertimbangkan pengadaan mobdin baru itu untuk ditunda.
“Sedari awal saya sarankan dipertimbangkan untuk ditunda,” tegasnya.
Karena lanjut dia, usulan itu momentumnya tidak tepat disaat pandemi Covid-19, sehingga dikhawatirkan menjadi polemik ditengah masyarakat.
Sikap dirinya kemungkinan juga diikuti dua wakil ketua dewan lainnya, Hj Mariana dan Hj Karmila, karena sama-sama memikirkan situasi dan kondisi saat ini dan lebih baik fokus mengatasi memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kalsel.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalsel, menurutnya mungkin juga bersikap sama mempertimbangkan usulan itu, meski pun secara aturan membolehkan pengadaan mobdin.
“Tapi jangan hanya di dewan saja yang dikritik, kan di pemerintah daerah juga ada pengadaan mobdin,” pungkasnya tanpa merinci kapan pengadaannya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah melalui Kepala Bagian Tata Usaha Riduansyah mengungkapkan usulan pengadaan mobdin baru itu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, yang mengatur harga standar pengadaan barang dan jasa termasuk biaya perjalanan dinas.
“Sesuai Perpres, maksimal harga per unit mobilnya sekitar Rp700 juta lebih, jenis mobilnya seperti Fortuner atau Pajero Sport,” terangnya.
Riduan menjelaskan, usulan pengadaan mobdin baru itu diusulkan di dalam Sistem Pembangunan Informasi Daerah (SPID) Pemprov Kalsel.
“Dikabulkan atau tidak, itu tergantung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.(pik)
