Banjarmasin, Koranpelita.com
Pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur terpilih Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor dan H Muhidin periode 2021–2024 dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 di Istana Negara di Jakarta.
Sekedar mengingatkan, “Visi” membangun H Sahbirin Noor dan H Muhidin terbagi dalam tiga poin, yaitu, Makmur Sejahtera, Berkelanjutan, dan Menjadikan Kalsel Sebagai Wilayah Strategis dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Gubernur Kalsel H Sahbiri Noor (kiri) dan Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin.
Penjelasannya adalah, dengan makmur sejahtera diharapkan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi baik jasmani maupun rohani.
Melalui visi berkelanjutan, segala aspek pembangunan berjalan secara seimbang, antara sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
Sebagai gerbang Ibukota Negara Kalsel, menjadi wilayah strategis dan akan menerima dampak signifikan terhadap pembangunan berbagai sektor dan kesejahteraan masyarakat. Karena Kalsel berbatasan langsung dengan Kaltim.
Dari tiga visi tersebut, kemudian diuraikan menjadi beberapa misi. Pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).
Caranya, dengan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, stunting, dan AKI/AKB berbasis pemberdayaan desa wisma.
Selain itu, meningkatkan pendidikan vokasi berbasis link and match berkeluaran sesuai dengan dunia usaha, memperkuat balai pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan berbasis digital, memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya, serta meningkatkan indeks kepemudaan dan prestasi olahraga.
Misi kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Banua. Beberapa upaya ditempuh untuk memuluskan misi ini. Seperti mendorong ekonomi syariah, hilirisasi industri pertambangan dan pertanian, mengembangkan pariwisata berbasis alam (ekowisata), mendorong ekonomi kreatif kearifan lokal berbasis teknologi digital, serta mendorong perdagangan berbasis ekonomi digital.
Terakhir, misi ketiga. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.
“Misi ini untuk menyiapkan Kalsel untuk babak baru pembangunan ke depan. Sarana prasarana dasar untuk standar hidup layak harus terpenuhi.
Di periode kepemimpinan lanjutan, direncanakan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi baru mendukung IKN, meningkatkan konektifitas kawasan pertumbuhan perekonomian, pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian, serta penyediaan sumber energi terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan energi.
Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan harus disusun selaras dengan visi dan misi gubernur terpilih. Sebab, program dan kegiatan perangkat daerah merupakan manifestasi atas visi, misi, dan program kerja gubernur.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menghimbau agar RPJMD dalam prioritas/pembangunan daerah harus bersesuaian dengan rencana pembangunan nasional.
“Isu-isu strategis daerah harus masuk dalam prioritas pembangunan. Dan pada level pelaksanaan yang harus sesuai dengan target dan capaian” himbau wakil rakyat yang akrab disapa Bang Dhin ini, Selasa 25/8/2021
Politisi muda kelahiran Tanah Bumbu ini melanjutkan, bahwa Gubernur terpilih berperan penting dalam komunikasi dengan pusat, terutama terkait optimalisasi Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara agar perencanaan strategis jangan cuma jadi angan.
Bang Dhin juga menyoroti terkait tantangan pembangunan ekonomi kedepan dengan alternatif ekonomi terbarukan dengan peningkatan sektor pertanian dan perkebunam serta upaya Pemda melakukan Revolusi hijau namun keefektifannya masih dipertanyakan.
“Revitalisasi pertanian dan perkebunan sudah semestinya dilakukan sebagai upaya menjadi komoditi penyokong utama. Selayaknya juga dimasukkan dalam penjabaran RPJMD. Seperti Jejangkit, apa kabar?” tanya Bang Dhin.(pk)