Banjarmasin, Koranpelita.com
Adanya pernyataan Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) nomor urut 02, H Denny Indrayana melalui unggahan video di media sosial “Tolak Politik Uang, Tolak Koalisi Tambang Perusak Lingkungan”, Kini menuai kritikan, karena dianggap lebih menyerang kepada individu orang, sementara keberadaan tambang di Kalsel berjalan sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan, pemainnya perusahaan-perusahaan besar, antara lain seperti PT Adaro, PT Arutmin, PT AGM, PT Fama dan PT Hasnur, yang kewenangannya ada dipusat.
Kritikan ini disampaikan Wakil rakyat di DPRD Kalsel, H Supian HK, kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (24/5/2021), yang sebenarnya turut berharap agar situasi politik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel yang akan digelar pada 9 Juni bulan depan dapat kondusif, dan bukan sebaliknya memancing potensi suhu politik memanas.
Disinggung pernyataan Cagub 02 itu melalui tayangan video yang terlihat sambil menangis mengeluhkan soal pertambangwn di Kalsel apakah bentuk konsumsi politik pencitraan? Supian HK tegas menyatakan 1.000 persen arahnya memang kesana.
Karena selama dia (Denny Indrayana) menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM, tentu bisa dipertanyakan balik mana tindakan nyatanya atas aktifitas pertambangan di Kalsel selama ini.
“Begitu dia mencalonkan diri malah sekarang begitu gencar mempersoalkan tambang di Kalsel ini,” sentil Supian HK.
Karena itu lanjutnya , masyarakat Kalsel juga sekarang bisa mempertanyakan kontribusi Denny selama dia menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM itu untuk Kalsel.
Supian HK menceritakan sebelum dirinya menjabat ketua, ia juga pernah menjabat Ketua Komisi III DPRD Kalsel, waktu itu pihaknya berjuang keras mencabut izin perusahaan tambang di Kalsel yang tidak sesuai aturan.
“Dari 963 perusahaan tambang, sebanyak 622 izin tambangnya telah berhasil dicabut,” kata dia.
Sebab itu, Supian HK menduga adanya pernyataan Cagub 02 itu di media sosial, kemungkinan disinyalir ada pihak yang menyokong agar isu pertambangan di Kalsel ini dinaikan ke permukaan hingga menjadi polemik. Kemungkinan ke arah itu menurutnya ditengarai akibat kekecewaan pelaku tambang yang tidak senang atas pencabutan ratusan izin pertambangan tersebut.
“Kalau untuk perubahan silahkan lakukan, asal jangan menuding kepada orang atau individu yang telah bekerja,” sentilnya.
Dari semua itu, H Supian HK mengimbau masing-masing pasangan calon (paslon) harus bisa menahan diri, agar tidak saling menyerang seperti di media sosial, karena semua menginginkan tercipta pemilihan kepala daerah ini berjalan lancar, sukses, aman dan tentram. (pik)