www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Rantau, Koranpelita.com
Rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam dunia politik di daerah menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Kalimantan Selatan. Karena itu berharap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS) agar dapat berperan aktif mendorong peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Hj. Rachmah Norlias disela kunjungan kerja (Kunker) monitoring pembinaan partai politik di daerah, ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin dan HSS, Kamis (15/4//2021).
“Keterwakilan perempuan di Rantau dan Kandangan ini masih sangat kurang. Jadi kita harapkan bisa didorong dari Kesbangpol untuk bisa lebih meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik”, ujar politisi Partai Amanat Nasional.
Sekretaris Komisi I H. Suripno Sumas dan Anggota, H. Karlie Hanafi Kalianda mengharapkan Kesbangpol selaju pemegang dana hibah untuk parpol agar lebih aktif dalam memberikan pembinaan terhadap partai politik, khususnya pembinaan kepada petugas administrasi partai dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan partai. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Jangan sampai dana bantuan parpol tidak bisa dipergunakan secara maksimal oleh parpol dan dikembalikan ke kas daerah akibat ketidaktahuan petugasnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan parpol”, ujar politisi kawakan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin H. Ariffin sangat berterimakasih atas kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dan hasil pertemuan akan dikadikan masukan berharga bagi instansinya dalam melakukan pembinaan parpol ke depan.
“Kami berterimakasih atas kunjungannya dan masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Provinsi Kalsel terkait pembinaan partai politik di Tapin”, ucapnya.
Dari monitoring bersama mitra kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, pembinaan partai politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan HSS, dinilai sudah dilaksanakan secara maksimal dan mendapatkan apresiasi bagus dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel. (pik)
