www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Langka dan mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram (tabung melon) disejumlah wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa pekan ini menambah lengkap kesulitan masyarakat.
Menyikapi itu, Wakil Rakyat di DPRD Kalsel, M Yani Helmie, meminta agar dilakukan pendataan ulang bagi pengguna.
Pendataan ulang bagi penerima manfaat subsidi gas melon tersebut, tujuannya agar tepat sasaran dan memastikan penerima subsidi benar-benar masyarakat miskin.
“Saya minta instansi terkait, bisa menempuh cara pendstan ulang ini,” ujar M Yani Helmie, kepada wartawan, di Banjarmasin, Rabu (24/2/2021).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan ini menyebut, saat ini kelangkaan gas bersubsidi ini sudah sangat meresahkan, seperti contohnya di Kabupaten Kotabaru, harga per tabung gas Elpiji 3 kilogram sudah tembus Rp50 ribu jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tentunya harga ini sudah tidak wajar, meskipun jalur transportasi tentu jadi pertimbangan, misalnya distribusi melalui feri penyeberangan.
“Harga 50 ribu rupiah per tabung itu sudah tidak rasional lagi dan jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah, padahal gas bersubsidi ini hanya diperuntukan orang miskin saja,” tegas Yani Helmi.
Politisi Golkar yang akrabj disapa Paman Yani mendesak persoalan gas
elpiji 3 kilogram ini harus secepatnya diatasi, karena ini terus saja terjadi berulang-ulang namun seakan tidak ada solusinya. Karena itu penting dilakukan pendataan ulang penerima subsidi gas melon ini sebagai bentuk menyiasati mencari solusinya.
“Sebelum banjir kan gas elpiji ini pernah langka juga dan dampaknya harga meroket kasihan rakyat kecil,” tegasnya.
Yani Helmi menyebutkan dampak lainnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) usaha rumah tangga sangat terganggu, imbasnya ekonomi kerakyatan yang sangat terdampak akibat langka dan mahalnya harga gas melon ini, jangan sampai upaya pemulihan ekonomi yang digalakkan pemerintah juga terganggu karena persoalan gas bersubsidi ini.
“ Jadi otoritas berwenang bisa tegas mengatasi masalah ini untuk membantu ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (Ipik)
