Oleh Dasman Djamaluddin
*Penulis Wartawan Senior tinggal di Jakarta.
Sebagai salah seorang yang pernah menuntut ilmu di Fakultas Hukum, Universitas Andalas (FH Unand), Padang, Sumatera Barat, sudah tentu menyambut baik Lustrum XIV, 70 Tahun FH Unand.
Lustrum atau Lustra itu adalah istilah dalam bahasa Latin untuk penanggalan pada sebuah periode lima tahun. Istilah ini muncul dari ritual penyembelihan korban untuk penyucian pada setiap sensus penduduk di Romawi Kuno. Oleh karena setiap sensus diadakan tiap lima tahun sekali, maka kata ini dipakai sebagai sebutan periode lima tahun berturut-turut.
Sementara Dies Natalis adalah suatu peringatan atas hari lahir yang di dalam sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, secara turun-temurun peringatan itu dirayakan dengan penuh syukur dan kebahagiaan.
Tahun 2021 ini, FH Unand akan menyelenggarakan Lustrum XIV dan Dies Natalis ke-70. Memang dilihat dari usia, FH Unand merupakan fakultas tertua dibandingkan fakultas lain-lainnya di lingkungan Unand.
Sebagai mahasiwa FH Unand, saya terdaftar terakhir pada tahun akademik 1982/1983, pindahan setelah lulus Sarjana Muda Hukum di Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura. Sarjana Hukum tidak saya selesaikan di FH Unand, tetapi di FH Universitas Indonesia (FHUI).
Pada tanggal 23 Juli 2019 saya mengikuti perkembangan FH Unand yang bekerja sama dengan FHUI.
Saya menyaksikan di Ruang Dekanat, Kampus FHUI Depok, sedang menerima kunjungan team FH Unand untuk membicarakan kerjasama antara FHUI dengan FH Unand.
Kedua perwakilan Fakultas Hukum tersebut membicarakan kuliah online dan pengembangan sistem eCLIS tentang Program Pertukaran Dosen dan Program Pertukaran Mahasiswa. Kerjasama ini melanjutkan MoU yang sudah sempat disepakati.
Pertemuan ini dihadiri oleh Dekan FHUI, Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., dan Wakil Dekan II, Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., Sekretariat Pimpinan, Dr. Suparjo, S.H., M.H., Manager Pendidikan, Wahyu Andrianto, S.H., M.H.
Sedangkan di pihak FH Unand, oleh Dekan Fakultas Hukum Unand, Dr. Busyra Azheri, SH., MH dan Wakil Dekan I, Dr. Ferdi, S.H., M.H.
Buat saya, dua Fakultas Hukum ini pernah menjadi almamater saya. Tentang Fakultas Hukum Unand, Padang ini, saya pernah menulis sejarah berdirinya Unand di sebuah koran di Sumatera Barat, harian “Singgalang,” Minggu, 19 September 1982. Apa yang saya tulis ?
Tulisan saya waktu itu berjudul: “Universitas Andalas 26 Tahun.” Saya banyak mengambil data dari Perpustakaan Fakultas Hukum, Unand. Saya menulis:
” Pada tanggal 13 September 1956, Bung Hatta (Drs.Mohammad Hatta) sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan Sarino Mangunpranoto, Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI menandatangani sebuah piagam berdirinya sebuah piagam perguruan tinggi di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Lengkapnya bunyi Piagam tersebut :
PIAGAM
Untuk memenuhi hasrat masyarakat di Sumatera (Andalas) guna mempertinggi kecerdasan Bangsa Indonesia dalam arti kata yang seluas-luasnya dalam berbagai Ilmu Pengetahuan, maka pada hari ini Kamis tanggal 13 September 1956 (8 Syafar 1376), kami resmikan pembukaan Universitas yang pertama dengan nama: UNIVERSITAS ANDALAS di BUKITTINGGI.
Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Sarino Mangunpranoto). Wakil Presiden (Drs.Mohammad Hatta).
_Jokowi ke Padang_
Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Sebelumnya Jokowi telah melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Sumbar dalam rangka kunjungan kerja tersebut.
Kita menyaksikan dan memperhatikan selama ini, kunjungan kerja ini sering dilakukannya jika ingin menghadiri momen-momen penting di daerah yang akan dikunjunginya. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, jika berkunjung ke suatu daerah, ya, momen penting itu saja yang dikunjunginya. Kunjungan kerja terpisah dari kunjungan resmi.
Jokowi sepertinya tidak ingin memisahkan kunjungan utamanya ke setiap daerah dengan kunjungan kerjanya. Kunjungan kerjanya bisa dilakukan sebelum atau sesudah kunjungan utamanya.
Dalam rangka Hari Pers Nasional waktu itu, Presiden Jokowi telah lebih dahulu berada di Sumbar mendahului kunjungan utamanya menghadiri Hari Pers Nasional.
Selain Hari Pers Nasional dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga di Gedung Olahraga Haji Agus Salim, Padang, diselenggarakan diskusi, di mana materinya diambil dari salah satu tesis, karya Hetta Manbayu tahun 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 di Kota Payakumbuh.”
Diskusi dipandu saya sendiri, Dasman Djamaluddin dengan menghadirkan pembicara dari Dekan FH Unand periode 2014-2018, Prof. Zainul Daulay, S.H, M.H.
Diharapkan diskusi atas kerja sama FH Unand dan Perpustakaan MPR RI ini mampu memberikan berbagai masukan tentang penegakan hukum dalam kasus politik, di mana para orang Minangkabau banyak juga tersangkut dalam masalah ini. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi, jika kita kembali mencontoh perilaku dan sikap hidup Bung Hatta yang bersih dari hal-hal tersebut.
Daerah Minangkabau terkenal dengan para tokoh di berbagai bidang. Sebut saja Marah Rusli, Abdul Muis, Idrus, Hamka, Taufiq Ismail dan Sutan Takdir Alisyahbana, novelis, sekaligus ahli tata bahasa dalam rangka melakukan modernisasi bahasa Indonesia hingga bisa menjadi bahasa persatuan nasional.
Novel-novel karya sastrawan Minangkabau, seperti “Siti Nurbaya,” Salah Asuhan,” Tenggelamnya Kapal van Der Wiji,” Layar Terkembang,” dan “Robohnya Surau Kami,” telah menjadi bacaan wajib bagi siswa-siswa sekolah di Indonesia dan Malaysia.
Ketika saya ke Padang, saya juga sempat berkunjung ke Perpustakaan FH Unand. Dari sebelah kiri, Wakil Dekan yang sekarang menjadi Dekan FH Unand, Dr. Busyra Azheri, S.H, M.H., saya sendiri dan di sebelah kanan saya Dekan FH Unand waktu itu, periode 2014-2018, yaitu Prof. Zainul Daulay, S.H, M.H. ***