www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani sangat mendukung recana Kementerian PUPR RI melalu Balai Sungai yang akan mendesain program kerja untuk antisipasi banjir secara menyeluruh, mulai dari Sungai Martapura hingga Sungai Barito.
Karenanya, upaya komprehensif ini juga harus didukung oleh semua pihak khususnya pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga rencana pembangunan bisa terealisasi sesuai harapan bersama guna antisipasi banjir dimasa mendatang.
“Kita sangat mendukung dan berterima kasih kepada Komisi VI DPR RI dan Kementerian PUPR yang akan mendesain penanganan banjir secara komprehensif ini,” ujar Sahrujani di Banjarmasin, Rabu (20/1/2021).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten HSU, Balangan dan Tabalong yang kini duduk di komisi membidangi infrastruktur dan pembangunan, khususnya untuk penanggulangan potensi banjir di tiga wilayah diatas dia berharap dapat pula diwujudkan.
Seperti diketahui lanjut Sahrujani, jika kondisi di Kabupaten Tabalong dan Balangan bercuruh hujan tinggi, maka akan mengalir ke cekungan yang rendah yaitu ke Amuntai.
Dari itu, politisi Golkar Kalsel ini menyarankan agar nantinya, melakukan normalisasi Sungai Nagara, menyempurnakan sodetan sungai yang sudah ada baik itu dari Balangan ke Amuntai, Lampihong, dan beberapa di wilayah di Kalua yang sodetannya sudah ada dan tinggal penyempurnaan.
” Untuk pembangunan ini posisinya melibatkan 3 kabupaten dan ini bisa dilaksanakan kendati jika dibutuhkan dana sharing bersama provinsi,” tegas H Sahrujani.
Kepala BSW Kalimantan III, Fikri Abdurahman Selasa kemarin menyatakan kedepan pihaknya akan mendesain pengendalian banjir secara menyeluruh mulai dari Sungai Martapura hingga Sungai Barito.
Untuk realisasi itu lanjut dia, dukungan alokasi dana pusat secara keseluruhan cukup banyak, termasuk dana reguler untuk Sungai Martapura. Selain itu ada juga pendanaan untuk renovasi Waduk Riam Kiwa yang mengaiir ke Pengaron dan Matraman, yangmana pula kini Sungai Riam Kiwa merupakan salahsatu penyebab masalah.
Anggota Komisi VI DPR RI membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, secara keseluruhan Kemen PUPR RI memerima anggaran APBN 2021 sekitar Rp 150 Triliun.
Kemudian dalam minggu-mingu ini juga Komis VI diminta untuk menyetujui relokasi anggaran untuk kebutuhan vaksin corona.
Untuk Kalsel lanjut Rifqi, anggaran tersebut naik cukup signifikan, tetapi terbagi atas dua bagian.
Pertama alokasi untuk penyelesaian kewajiban proyek-proyek yang belum terselesaikan di tahun 2020 akibat covid-19.
Kedua, alokasi untuk program reguler di 3 balai dan 1 Satuan Kerja (Satker) dengan total hampir sebesar Rp 3 Triliun.
“Angka itu belum termasuk alokasi penanganan bencana dihadapan kita. Karena itu saya dengan kewenangan konstitusional saya, bersurat langsung kepada Presiden Jokowi dan saya antar sendiri. Alhamdulilah diterima, dan Meneri PUPR juga diperintahkan datang ke Kalsel,” tegas Rifqinizamy.
Wakil rakyat dari Fraksi PDI-P yang duduk di pusat ini menambahkan, semua mitra kerja komisi-nya turun dan bekerja keras untuk memetakan seperti apa agar proses recoveri infrastruktur ini bisa berjalan cepat dan anggaranya tentu harus disiapkan .
“Dari sisi reguler sebenarnya sudah ada dana yang disiapkan untuk menghadapi banjir, namun baru running pada tahun 2021 ini. Contohnya, kami sudah menyetujui pembangunan wadul di HST dengan nilai Rp 300 miliar hingga tahun 2023,” kata dia.
Dana diatas, belum ternasuk untuk penyelesai Bendung Batan Alai, yanh juga berfungsi sebagai penyerap air dari gunung.
Kemudian, untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupayen Banjar juga sdh dialokasikan dana sebesar 1,7 Triliun, dengan kapasitas tampung debit air sebanyak 30 persen.
Kendati begitu, dengan rekayasa-rekayasa infrastruktur demikian, namun masyarakat Kalsel juga harus Menyelesaikan masalah dari Hulu-nya. Yaitu, mari semua harus memiliki komitmen bersama tentang alam dan lingkungannya sejak masa kemasan kayu, batubara hingga kini kelapa sawit.
” Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk memperketat pengeluaran izin dan jangan dibuka lagi. Dan seluruh pertambangan di Kalsel saya himbau untuk good mining goverment,” tegas Rifqi.(Ipik)
