Banjarmasin, Koranpelita.com
Wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai, meningkat dan majunya kesadaran berpolitik masyarakat Kalsel saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung pada 9 Desember 2020 lalu, sangat pantas diapresiasi positif oleh semua pihak. Sebab berlangsungnya proses pilkada khususnya pemugutan suara untuk pilihan gubernur dapat berjalan bersih tanpa diwarnai money politik seperti yang populer dengan sebutan ‘serangan fajar’.
Dari itu pula, berlangsungnya pilkada yang digelar di penghujung tahun 2020 di Kalsel kemarin, merupakan salahsatu refleksi dan momen positif dan penting untuk dipertahankan pada pelaksaan pilkada mendatang.
Dengan begitu, sosok kepala daerah yang diinginkan pun dapat dihasilkan karena murni dipilih oleh mayoritas masyarakatnya.
” Kita melihat banyak perubahan positif yang terjadi dimasyarakat saat pilkada Desember 2020 kemarin. Tentunya ini harus diapresiasi” ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin, Selasa (5/1/2020).
Sebenarnya lanjut M Syaripuddin, upaya mendorong peningkatan kesadaran berpolitik bagi masyrakat pemilih agar tak tergiur berbagai trik money politik sudah digaungkan sejak lama.
Namun pilkada tahun 2020 menjadi ‘momentum dan tonggak baru, yang signifikan dan pantas ditiru dan dipertahankan agar pelaksanan pilkada mendatang mampu berjalan seperti pilkada tahun lalu.
Hal diatas menurutnya, tak lepas dari peran dan upaya keras kedua pasangan calon (paslon) yang menyampaikan visi-misi masing-masing saat sosialisasi dan kampanye dan masyarakat menerimanya sekaligus berharap adanya perbaikan pula.
Adapun, kontestan pilgub 2020, terdapat dua paslon yaitu paslon 01 H Sahbirin Noor-Muhidin. Dan paslon 02 H Denny Indrayanan-Difriadi.
Mereka imbuh M Syaripuddin, merupakan putra bangsa dan putra daerah terbaik yang bersaing secara fair untuk melakukan perubahan di Provinsi Kalsel.
Pada perjalanannya, masyarakat Kalsel sudah menentukan pilihannya siapa yang akan memimpin ke Kalsel kedepan. Dan itu harus dihormati, kendati ada ketidakpuasan dari salahsatu paslon dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu sah saja dalam negara demokrasi.
” Memang untuk setiap perbaikan dan perubahan dibutuhkan figur-figur calon yang punya komitmen kuat dalam demokrasi pilkada yang jujur, adil, bersih, sesuai dengan slogan pemilu,” tegas legislator dari Frkasi PDI-P ini.
Terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Julius Tanang, saat diwawancari menyatakan hal serupa.
Menurutnya pemilihan gubernur 9 Desember 2020 lalu merupakan pemungutan suara yang berjalan bersih tanpa terkontamisasi politik uang. ” Memang masyarakat banyak yang menunggu kalau ada titipan-tiipan, tapi sampai hari pencoblosan tidak ada samasekali. Jadi ini murni,” kata dia.
Begitu pula yang diungkap Ketua RT 20 Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin, Ahmad Gafuri, menyatakan tak ada serangan fajar yang dikucurkan dari kedua paslon gubernur saat pencoblosan di TPS 17.
Kendati imbuhnya, warga masyarakat memang menunggu-nunggu jika ada kucuran menjelang hari H seperti pilkada atau pileg sebelumnya.
” Kalo pencoblosan sekarang tidak ada kucuran uang dari paslon-paslon. Ini semua murni pilihan hati masyarakat,” jelas A Gafuri.(Ipik)