Surabaya, Koranpelita.com
Sebanyak 98 Prajurit yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) di bawah Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) melaksanakan Latihan Dalam Dinas (LDD) Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Gedung R.Sudomo Pusat Latihan Operasi Laut (Puslatopsla) Kodiklatal Bumimoro Surabaya, (26/11/2020).
Ke-98 prajurit tersebut berasal dari Satker Stafmako Denmako, Kodikopsla, Kodikdukum, Kodikmar, Puslatdiksarmil, Puslatlekdalsen, Puslatopsla dan Puslatmar. Serta unsur unsur pelayanan Kodiklatal diantaranya Denpomal, Bagkum dan Bagpen Kodiklatal
Latihan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut dibuka Paban I Renprogar Direktorat Umum (Ditum) Kodiklatal Kolonel Laut (S) Sunarto, S.E., M.M. Dalam sambutanya Paban I Renprogar Ditum Kodiklatal menyampaikan bahwa LDD Reformasi Birokrasi ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan Zone Integritas (ZI) Kodiklatal sekaligus persiapan pengisian dan penilaian LKE ZI tahun 2021 menuju WBK dan WBBM.
Menurutnya pengertian reformasi birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia untuk mencapai Good Govermance yang baik, bersih dan berwibawa dan Clean Goverment yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab menyangkut aspek manajemen pemerintahan yang meliputi delapan are prubahan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa reformasi birokrasi ini merupakan upaya menata ribuan proses yang tumpang tindih antar fungsi fungsi pemerintahan, selain itu untuk menata ulang proses birokrasi dari tingkat level tertinggi hingga terendah. Reformasi birokrasi ini juga merupkan upaya untuk merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan.
Sedangkan tujuan Reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesioanal dengan kataristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik netral sejahtera berdedikasi dan memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran dari Reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih, akun tabel dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efisien dan efektif serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas dengan sembilan program meliputi delapan area perubahan dan satu monitoring evaluasi.
Adapun dasar kegiatan diawali dengan Perpres No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dari Perpres ini muncul Permenpan RB No 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Lembaga dan pemda. Pada tahun 2019 dikeluarkan Permenpan RB RI No 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB No 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.
Dari dasar ini muncul Perpang TNI Nomor 65 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan Zi menuju wbk dan wbbm di lingkungan TNI. Menurutnya dari perpang TNI, TNI AL memunculkan road map RB TNI AL tahun 2020-2024 dan Kodiklatal mengluarkan Surat Keputusan Dankodiklatal Nomor Kep/112/IV/2020 tanggal 28 april 2020 tentang organisasi pelaksana reformasi birokrasi Kodiklatal. Selain itu mengeluarkan Keputusan Dankodiklatal Nomor Kep/215/Viii/2020 tanggal 25 agustus 2020 tentang organisasi pelaksana reformasi birokrasi dan agen perubahan tingkat Satker Mako, Kodik, Puslat, Pusdik Puspeknubika dilingkungan Kodiklatal.(ay)