www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke SMA N 9 Barabai, Kabupaten HST, Senin (2/11/2020).
Disana, komisi IV memonitoring proses belajar mengajar selama masa pandemi Covid 19 ini.
Kepala SMA Negeri 9 Barabai Alnasrullah S.Pd saat itu mengatakan, pihak nya kesulitan melakukan pembelajaran daring secara menyeluruh, karena sebagian siswa berasal dari desa – desa di pegunungan yang tidak mempunyai gadget dan juga sinyal internet yang terbatas.
“Siswa kami banyak yang berasal dari desa-desa di atas pegunungan, sebagian tidak memiliki gadget dan sinyal disana juga sangat terbatas ” ujar Alnasrullah.
Pihak sekolah berinisiatif melakukan pembelajaran “semi daring” dengan memerintahkan anak didiknya yang tidak memiliki gadget untuk datang bergantian ke sekolah mengambil materi pembelajaran, demi tetap mengikuti proses belajar mengajar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi IV, H. Iberahim Noor, menghimbau kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sekolah sekolah yang letaknya jauh dari kabupaten, dan memprioritas kan pembangunan gedung sekolah SMA N 9 barabai yang mengalami kerusakan.
“Komisi IV berjanji membawa aspirasi dari pihak sekolah ke pembahasan anggaran 2022,” sebut H Iberahim Noor.
Selain kunjungan kerja ke SMA N 9 Barabai, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel melanjutkan monitoring ke SMK N 1 Tapin selatan.
Luasnya wilayah sekolah yang mencapai 56 hektar membuat pihak sekolah menyoroti masalah keamanan sekolah yang dinilai sangat kurang sehingga cukup banyak peralatan-perlatan sekolah yang hilang.
Rusanti S Pi, selaku pelaksana harian (PLH) kepala sekolah SMK N 1 Tapin Selatan mengatakan, selain kerap kehilangan juga anggaran pemeliharaan bangunan yang terbatas, membuat banyak bangunan kelas yang lepas dari pemeliharaan.
Menyikapi itu, anggota Komisi IV, Wahyudi rahman, menyarankan pihak sekolah untuk mencatat semua keluhan serta aspirasinya, untuk di bawa ke rapat dengar pendapat dengan instansi terkait.(Ipik)
