www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Ketidakhadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam agenda audiensi dan dialog dengan kaum buruh, Selasa (27/10 /2020) menimbulkan kekecewaan, dan tanpa hasil.
Padahal undangan sudah disampaikan, secara terbuka ketika aksi unjuk rasa 22 Oktober lalu maupun secara resmi melalui DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menfasilitasi pertemuan.
Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalimantan Selatan, Yoeyoen Indharto mengungkapkan kekecewaannya di hadapan peserta rapat pertemuan yang digelar di ruang Ismail Abdullah, Gedung B Kantor DPRD Provinsi di Banjarmasin.
” Masa dari 11 kursi yang kita punya, satupun tidak ada yang hadir,” ujar Yoeyoen
Fakta ini menurutnya merupakan ironi karena menunjukkan minimnya perhatian dari para perwakilan masyarakat di tingkat pusat itu, yang saat ini seharusnya berada di Kalsel karena masih dalam masa reses.
” Kami mengundang karena ingin mengetahui mekanisme pembahasan UU Cipta Kerja oleh DPR RI hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober lalu,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Kalsel ini.
Dengan tegas Yoeyoen juga berujar bahwa ketidakhadiran itu menjadi rekamjejak para legislator Senayan itu agar tak lagi dipilih pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.
Mengingat untuk beraudiensi saja menurutnya tak ada satu orang pun yang mau hadir, sehingga dinilai gagal memperjuangkan aspirasi rakyat Kalsel terkait UU yang terkesan menguntungkan salah satu pihak.
Senada diungkapkan Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan.
mengaku sangat kecewa karena pemerintah dan DPR RI yang tidak transparan terhadap payung hukum yang hingga saat ini masih sulit diakses naskah resminya. Bahkan tidak ada penjelasan apapun yang dapat jadi acuan masyarakat untuk memahami substansi UU Cipta Kerja.
“Bahkan dari segi halaman saja ada versi yang berbeda-beda,” tegasnya.
Dengan ketidakhadiran anggota DPR RI Dapil Kalsel dalam audiensi itu sebut Sumarlan, pihaknya akan kembali menggelar aksi besar untuk menyatakan penolakan.
Sejak awal audiensi hanya ada 4 anggota DPRD Kalsel yang hadir, yakni Karlie Hanafi Kalianda, Sahrujani, Imam Kanapi dan Suripno Sumas. Ditambah satu anggota DPD RI Dapil Kalsel, Habib Hamid Abdullah, yang turut berdiskusi dengan perwakilan kaum buruh.
Namun saat rapat berjalan sejak pukul 10 pagi itu upaya menghubungi anggota DPR RI Dapil Kalsel lainnya terus dilakukan oleh para staf Sekretariat DPRD Provinsi untuk mengakomodir pertemuan yang telah dijadwalkan sejak pekan lalu.
Wakil Ketua Fraksi PKB, H Suripno Sumas yang turut menjadi mediator dalam rapat, mengaku pasrah karena keinginan agar anggota DPRD hadir untuk bisa sama-sama memusyawarahkan persoalan yang ada tidak dapat tercapai. ” Untuk langkah selanjutnya nanti kita serahkan kepada Aliansi Buruh” ucap Suripno Sumas.
Hingga Pukul 13.30 Wita kehadiran para anggota DPR yang ditunggu-tunggu tak jua kunjung tiba hingga pimpinan Rapat, H Karli Hanafi menyudahi rapat.
Atas ketidakhadiran, salahsatu anggota DPR RI Dapil Kalsel, Rifqinizamy Karsa Yudha yang dihubungi, Koranpelita.com, menyatakan, dirinya sedang tidak sehat badan, dan istirahat full dirumah. ” Saya tadi pagi swab tes di RS Ansari Saleh, karena flu dan batuk agak parah,” tulis Rifqi dalam WhaatAsp-nya. (Ipik)
