Banjarmasin, Koranpelita.com
Wakil Rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap pemerintah pusat agar serius bisa memberikan kucuran stimulus dana Pemulihan Ekonomi Nasiaonal (PEN) 500 miliar yang sudah diajukan ke Bank Kalsel
Dengan begitu, upaya pemulihan prekonomian didaerah yang kini mengalami kerontokan akibat dampak pandemi Covid-19, bisa segera terbantu.
” Kita berharap pemerintah pusat melalui program Kemenko Prekonomian ini bisa mengucurkan dana PEN ini ke Bank Kalsel,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Haryanto, di Banjarmasin, Rabu (7/10/2020).
Diapun mengingatkan, agar pemerintah pusat tidak memberlakukan ketentuan atau memilah-milah bank daerah yang harus dikucuri penempatan dana stimulus tersebut.
Semisal, hanya untuk daerah yang memiliki potensi pariwisata besar seperti Bali, NTB, Bandung, Djokja, Jatim atau lainnya. Tapi daerah seperti Kalsel yang hanya memiliki pasar wisata kecil juga harus mendapat kucuran penempatan dana PEN di bank daerahnya, sehingga prekonomian masyarakat kembali pulih.
Terlebih, dampak negatif pandemi Covid-19 terhadapap prekonomian tidak mengenal daerah tertentu, tetapi semua daerah terdampak hebat.
Anggota komisi II membidangi ekonomi dan keuangan ini juga berharap, agar Bank Kalsel terus berupaya untuk memperolehnya, meskipun ada informasi untuk Kalsel belum memperoleh kriteria yang ditentukan Kemenko Prekonomian.
“Jadi kita berharap pemerintah bisa serius untuk membantu daerah melalui PEN ini sehingga bank Kalsel dapat mengucurkan kredit kepada masyarakat lebih banyak lagi,” tegas Haryanto.
Sebelumnya kemarin, Dirut Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, menyatakan, Bank Kalsel didukung Pemprov Kalsel untuk menjadi bank mitra penyalur dana PEN dengan nominal yang diajukan sebesar Rp 500 miliar.
Sehingga sejak awal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/2020 muncul Bank Kalsel langsung
mengajukan.
“Kami juga sudah mengajukan rekomendasi dari Gubernur Kalsel untuk menjadikan Bank Kalsel sebagai mitra Pemulihan Ekonomi Nasional. Pengajuan kami 500 miliar
cukup, karena nanti harus di leverage 2 x lipat dari itu, jadi totalnya menjadi 1 triliun,” kata dia.
Jika dilihat dari apa yang sudah berjalan, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sudah Rp 30 triliun,
sementara penyerapan dana PEN per 1 Oktober 2020 baru sebesar 45,5%.
Harapannya di kuartal IV ini Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia bisa membantu
pemerintah pusat menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional tersebut.
” Kami sebagai bank daerah disamping jaringan hingga ke pelosok desa tentunya kami juga sangat paham local wisdom atau kearifan lokal. Termasuk cara berkomunikasi dengan masyarakat setempat itu bisa lebih efektif sehingga upaya-upaya kami membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan
membangkitkan sektor ekonomi prioritas tiap daerah menjadi tepat sasaran,” papar Agus.(Ipik)