Palangka Raya, Koranpelita.com
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mengedepankan keadilan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Harapan tersebut menjadi salah satu kesimpulan diskusi Menakar Independensi Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Kalteng tahun 2020 yang digelar serangkaian dengan pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalteng periode 2020-2025, di Neo Hotel, Palangka Raya, kemarin (22/9/2020).
Diskusi menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri SMSI Pusat Delianor dengan pembicara Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Prof Dr Hj Hamdanah MAg dan Ketua Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Kalteng Satriadi.
Kegiatan dimoderatori Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Muhammadiyah (UM) Palangka Raya yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan antarlembaga dan Kerja Sama SMSI Kalteng H Junaidi MIKom.
Delianor saat membuka kegiatan berharap, penyelenggara dan pengawas Pemilu benar-benar berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya dengan independen, adil, dan transparan terhadap publik. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih yang terus turun dapat kembali terangkat.
Prof Hamdanah dalam paparannya mengatakan, para penyelenggara dan pengawas Pilkada, baik KPU, Banwaslu, maupun Dewan Kehormatan.
PenyelenggaraPemilu (DKPP) memikul tanggung jawab yang tidak ringan saat pelaksanaan hajatan politik ini. Sebab, independensi mereka akan menjadi sorotan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.
Agar para penyelenggara dan pengawas Pilkada ini mampu menjalankan tugas dengan baik, Hamdanah berpesan agar mereka mengedepankan keterbukaan.
Kalau setiap proses Pilkada ini bisa dijalankan dengan keterbukaan, Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pesannya.
Sedangkan Satriadi dalam paparannya, mengatakan, jajarannya telah siap lahir batin menjalankan tugas pengawasan di Pilkada Kalteng ini secara profesional, terlepas tahapannya ditunda atau dilanjutkan sesuai jadwal.
Salah satu hal yang menjadi komitmen Banwaslu Kalteng, lanjut Satriadi, yakni keadilan terhadap seluruh elemen yang terlibat di Pilkada, terutama para kandidat calon kepala daerah dan konstituennya.
Semua kandidat kita hormati. Majunya mereka merupakan suatu sikap mulia karena ingin mensejahterakan rakyat. Untuk mengikuti Pilkada itu mereka harus berkorban (dana) ber-M-M (miliar). Padahal gaji yang mereka dapat jika terpilih kecil, tandasnya. (SAR)