Banjarmasin, Koranpelita.com
Dampak negatif Pandemi Covid-19 yang berimbas pada prekonomian hingga menurunnya pendapatan daerah, anggota Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Syaifuddin menyampaikan saran kepada pemerintah provinsi, guna mengkatrol Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saran itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel ini dalam pembahasan KUA-PPAS TA 2021 yang mulai digelar Rabu (19/8/20) malam tadi.
Dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Pemprov Kalsel saat itu, usulan yang disampaikan tersebut diantaranya adalah :
1. Peningkatan pelayanan Uji Sample pengiriman Minyak Sawit.
2. Percepatan pembangunan Fasilitas Pelayanan Terpadu Radiovascular (jantung).
3. Efisiensi Belanja dan skala prioritas anggaran.
” Seperti diketahui bahwa saat ini untuk laboratorium uji sampling CPO harus dikirim ke Sumatra Utara
atau Jambi, sehingga selain memakan waktu dan biaya yg tinggi, kita juga kehilangan potensi pendapatan,” sebut Lutfi Syaifuddin.
Padahal lanjut dia, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan yang ada di Laboratorium Kesehatan milik Pemprov Kalsel sudah cukup mumpuni, hanya tinggal menambah kelengkapan peralatan sedikit sudah mampu melayaninya.
Dia memastikan, dukungan terkait regulasi yang diperluka tentu akan sepenuhnyq diberikan DPRD Kalsel dalam rangka menggenjot potensi PAD.
Begitu pula dengan Fasiltas Pelayan Terpadu Jantung di RSUD Ulin yg hanya tinggal penyempurnaan karna sudah dipersiapkan 3 tahun terakhir ini, kiranya ini harus terus dikawal sehingga bisa segera beroperasi dan menambah penghasilan RSUD Ulin.
Dijelaskan, disadari semua, bahwa penyakit Jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Kalsel akibat pola makanan masyarakat kita yang akrab dengan bahan makanan yang berpotensi memicu kolesterol, darah tinggi dan jantung.
Selama ini imbuhnya, masyarakat banyak berobat keluar Kalsel bahkan hingga keluar negeri, artinya daerah kembali kehilangan potensi PAD.
Dari itu jika RS Jantung ini terwujud maka selain pendapatan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan dimaksud termasuk tak perlu jauh dan tetap dekat dengan keluarganya.
Selain dua potensi tersebut, politisi Gerindra ini menambahkan, hal yang tdk kalah penting adalah ‘efisiensi Belanja’ dan skala prioritas anggaran.
Hal ini tentunya pihak TAPD lebih memahami apa yg kami maksud dari efisiensi dan skala prioritas.
“Harapan kita dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah kita,” tegas HM Lutfi Saifuddin (Ipik)