www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 dan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2021 secara virtual melalui video conference, Kamis (30/4/2020). Syarif Bando pada kesempatan itu didampingi seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Perpusnas.
Musrenbangnas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, acara tersebut juga diikuti para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Setelah mengikuti Musrenbangnas secara virtual, Syarif Bando segera menindaklanjuti yang sudah menjadi arahan Bappenas dengan tiga kebijakan, yakni memperbaiki sistem kesehatan di lingkungan Perpusnas, memperbanyak koleksi-koleksi tentang herbal, dan mewujudkan Perpusnas sebagai Big Data.
“Big Data yang dimaksudkan adalah fokus menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan teknologi serta kebudayaan,” ungkap Kepala Perpusnas setelah mengikuti Musrenbangnas.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas secara virtual tidak mengurangi keterlibatan kepada daerah dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat.
“Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” ujar Suharso.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 mempercepat ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Pada RKP 2021, Suharso menyatakan ada tujuh agenda prioritas nasional yaitu, pertama ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.(Vin)
