www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Bekasi, Koranpelita.com
Pemkot Bekasi sudah muakai mendistribusikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako. Namun pemberian itu dinilai tidak adil oleh sejumlah Ketua RW.
Alsannya, pemberian itu, perbedaan angkanya sangat jauh disetiap wilayah RW. Misalnya, di Kelurahan Pengasinan, Rawalumbu, ada wilayah RW yang belum ada jatah bantuan. Malahan ada RW 28 dapat jatah 89 paket. Akan tetapi RW 24, RW 15, RW 14 masing masing hanya satu KK. RW lainnya hanya sedikit, tidak sesuai dengan data yang diajukan.
“Yang rawan soal makan bisa datang ke kelurahan, besok (Selasa, 20 April) ketemu saya,” kata Kepala Kelurahan Pengasinan, Juhasan, kemarin.
Hingga kemarin, Juhasan mengaku baru menerima sembako 357 paket.
,”Kalau bicara kurang, pasti kurang tapi ada tahapan selanjut nya,” kilahnya. Jumlah itu diakui sedikit karena terkendala pembelanjaan logistik seperti beras dan sarden,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya menyiapkan sembako 300 paket sebagai cadangan apabila ada warga yang benar benar membutuhkan.
Mengenai warga yang belum dapet, Juhasan juga mengaku jika yang melakukan verifikasi kalangan Dinas Sosial Pemkot Bekasi. “Mudah mudahan tahap berikutnya lebih banyak. Tadi saya rapat dengan wali kota dan disimpulkan menyiapkan 150.000 paket dan baru dikemas sekiatr 20.000 paket,” jelasnya.
Secara terpisah sejumlah warga yang dihubungi mengaku kecewa atas informasi pembagian paket sembako bagi warga terkena dampak Covid 19.
Pemberian paket yang diveifikasi Dinsos, tidak adil dan menimbulkan keresahan di masyarakat. ” Warga anggap yang bermain Ketua RT dengan RW dan kelurahan Karena pemberian tidak masuk akal jumlahnya. Yang diajukan ratusan KK tapi hanya disetujui 4 orang satu RW,” kata seorang Ketua RT di Pengasinan, enggan disebut namanya.
Di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya hal serupa terjadi. RW 08 dengan jumlah 900 KK hanya ada sembilan paket sembako. Datanya juga tidak valid sehingga tidak tepat sasaran.
Seorang yang berhak menerima bantuan, tidak masuk daftar. Sedangkan yang terdaftar justru orang yang tidak layak menerima bantuan. Orang yang baru saja membagikan sembako untuk warga, kok malah mendapat bansos. Sementara orang yang sakit sejak lama tidak bekerja dan sangat membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan.
Pengurus RT dan RW juga tidak mengetahui datanya dari mana. Kok bantuannya tidak tepat sasaran. Mudah-mudahan bantuan tahap berikutnya lebih banyak lagi orang yang mendapat bantuan.
“Ini menimbulkan kerawanan, warga bisa protes dan demo.ke.prngurus kalau caranya begini,” kata pengurus RT. Beruntung masyarakat perumahan bisa lebih memahami keadaan. Pengurus RT RW di kampung lebih sulit menghadapi warganya. (oto)
