www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin, memastikan dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat ke DPN Apindo yang berisi rekomendasi evaluasi kepengurusan Ketua DPP Apindo Kalsel.
Langkah tersebut menyusul diterimanya surat Ketua DPP Apindo Kalsel yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kalsel dan meminta untuk memberikan teguran kepada Ketua Komisi IV, dikarenakan adanya pernyataan Ketua Komisi IV yang dinilai tendensius dan merugikan yang beredar di media massa.
Atas adanya surat Ketua Apindo itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, menilai sangat lucu dan tak relevan, hingga membuat dirinyapun sesegeranya akan melayangkan surat balasan ke DPN Apindo di Jakarta.
” Kita komisi VI menerima surat dari DPP Apindo. Dalam surat mereka meminta pimpinan DPRD menegur saya. Ini kan sangat lucu dan aneh. Karena hanya sebuah organisasi atau asosiasi bisa mesomasi lembaga negara (DPRD,red),” tegasnya kepada wartawan Kamis (9/4/2020).
Seharusnya lanjut dia, somasi resmi melibatkan yang berkapasitas hukum. Tetapi jika somasi hanya dilakukan oleh pihak Apindo secara pribadi dirinya pun menilai atau bisa dikatakan sebagai ancaman semata.
Karena itu dia meminta pihak pengurus Apindo untuk lebih belajar lagi tentang tatacara pengelolaan beorganisasi.
” Adanya surat Apindo ini kami akan lebih membahasnya lagi di komisi sesuai dengan tupoksi dan amanat UU yang diberikan dan akan melakukan hal-hal yang kami anggap perlu,” tandas Lutfi Saifuddin.
Sebelumnya, ketegangan ini bermula dari ketidakhadiran pihak Apindo Kalsel yang diundang rapat lanjutan oleh Komisi IV di DPR Kalsel, Senin 6 April 2020 lalu, untuk membahas soal ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kebijakan dalam menghadapi suasana Covid-19.
Padahal rapat hari Senin itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kadisnakertrans Provinsi Kalsel, Siswansyah, Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Covid-19, Heriansyah, PT PLN, PT PCN, FSPMI, KSPSI dan unsur kepolisian dan lainya.
Karena tak hadir, Komisi IV pun menilai, Apindo tidak menghargai lembaga DPRD. Sehingga kedepan, dewan akan merekomendasi untuk evaluasi kepengurusan DPP Apindo.
Esok harinya pihak Apindo pun memuat pernyatan klarifikasi dimedia masa hingga kemudian melayangkan surat No 22/DPP-Apindo/IV/2020, Perihal Klarifikasi dan Somasi, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kalsel. (Ipik)
