www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md selaku ketua Dewan Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian selaku kepala BNPP di jadwalkan akan menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/3/2020) hingga Selasa (17/3/2020) mendatang.
Dalam acara nanti juga akan diresmikan sejumlah fasilitas publik, mulai dari pelabuhan, sekolah, puskesmas hingga gudang penyimpanan. Semua itu, menurut Suhajar, merupakan bukti komitmen kepala negara membangun daerah perbatasan.
“Di sana pak menkopolhukam dan pak mendagri akan mengumumkan bahwa presiden (Presiden Joko Widodo) concern terhadap batas negara dan tahun 2020 nanti diumumkan anggaran yang digelontorkan di seluruh batas negara sekian,” ujar pelaksana tugas Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro di sela sela acara Coffee Morning BNPP bersama awak media di Kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).
Gerbangdutas itu hanya sample di satu tempat. Tiap tahun kita berpindah. Tahun lalu di Morotai tahun sebelumnya di Merauke pernah di Natuna dan seterusnya. Tahun depan kita atur lagi,” katanya.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menambahkan, ada tiga aspek yang menjadi concern presiden terkait perbatasan, yaitu kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan, “Payung’ dari program ini adalah Nawacita Presiden, terutama butir kedua, yaitu membangun dari pinggiran,” ujar ya.
Ke depan, menurut Kastorius, ada 222 kecamatan prioritas di daerah perbatasan yang akan ‘disentuh’ BNPP dari berbagai aspek meliputi sosial hingga infrastruktur.
“Sehingga masyarakat di perbatasan sama dengan kita di Jakarta atau bahkan bisa melebihi. Oleh karena itu, kita perlu kerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk media dalam hal ini untuk mempromosikan isu ini lebih banyak di masyarakat,” ujar Kastorius.
Dari 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) berbasis kecamatan perbatasan yang akan dikelola pada tahun 2020-2024, rata-rata kecamatan perbatasan masih membutuhkan infrastruktur pembuka keterpencilan. (Vin)
