www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Wacana pemerintah pusat menerbitkan peraturan Omnibus Law
tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, sungguh menuai protes keras dari masyarakat.
Rabu (19/2/2020) pagi tadi, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar unjukrasa di halaman Kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Demo massa yang dikomandani, Biro Hukum DPD KSPI Kalsel, Sumarlan, menolak keras Omnibus Law, karena dinilai bakal menyengsarakan banyak rakyat pekerja.
Dalam orasinya yang dikawal ketat aparat kepolisian, mereka menolak klaster ketenagakerjaan yang termuat dan harus keluar dari RUU Omnibus Law.
Merekapun juga kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembuatan draf RUU Omnibus Law.
” Sebagai wakil rakyat kita, DPRD Kalsel harus memperjuangkan aspirasi kami ini dan dewan jangan hanya duduk saja,” lontar Sumarlan, disambut riuh massanya.
Sumarlan mengemukan, tiga poin inti dan sembilan alasan spesifik mengapa massa menolak Omnibus Law Cipta.
Ketiga hal yaitu, job security (perlindungan kerja). Income security (perlindungan terhadap pendapatan) serta, social security atau jaminan sosial terhadap pekerjaan.
Sembilan alasan spesifik yaitu hilangnya upah minimum.
Hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu, jam kerja eksploitatif penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas. Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.
Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK yang menemui pengunjukrasa, mengapresiasi dan akan menyampaikan surat pernyataan aksi dan penolakan Omnibus Law yang kini sudah masuk dalam Rancangan Undang-undang ke DPR RI ini.
Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel maupun DPRD dari daerah lain sebut Supian HK, sudah berkoordinasi agar tuntutan masyarakat ini dapat dikawal dengan baik.
” Kami mengharapkan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalsel bisa ikut menggiring kebijakan-kebijakan khususnya pemerintah, dan bisa dikawal dengan masukan-masukan tuntutan masyarakat, khususnya di Kalsel dan kemungkinan di seluruh Indonesia,” jelasnya. (Ipik)
