www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarbaru, Koranpelita.com.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terus berupaya meningkatkan SDM aparatur dalam mengelola barang milik daerah.
Kali ini, kegiatan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang digelar di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Kantor Setdaprov Kalsel, Banjabaru, Senin (10/2/2020).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Abdul Haris Makie mengapresiasi positif dan menilai kegiatan yang digelar memiliki edukasi penting dalam meningkatkan wawasan.
” Saya mengapresiasi digelarnya kegiatan ini, karena ada edukasi penting untuk meningkatkan wawasan,” ujarnya saat membuka resmi FGD.
Menurut dia, Penatausahaan BMD yang tidak teratur dan tidak memadai serta perencanaan dan penganggaraan yang belum ada dan atau belum terdokumentasikan dengan baik sehingga mempengaruhi pengelolaan BMD.
Permasalahan BMD pada SKPD ini, berpengaruh pada opini BPK. Biasanya, permasalah BMD berupa label penomoran, pengamanan BMD baik fisik maupun hukum, termasuk pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan, dan kekurangan volume pengadaan dan pengelolaan persediaan.
Dalam FGD bertema ‘Tertib Administrasi dan Akuntabel’ yang diikuti Kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalsel hari itu, para peserta cukup antuasias mengikuti kegiatan yang berlanjut dengan diskusi terkait pengelolaan BMD yang menghadirkan beberapa nara sumber.
Karenanya, Sekdaprov yang juga Plt Bakeuda Prov Kalsel ini berharap agar seluruh SKPD rutin melakukan inventarisasi dan melaksanakan penatausahaan yang baik sesuai pedoman pendataan secara konsisten baik format satuan ukuran maupun tanggal.
Selain itu ditekankan, agar SKPD mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terutama dalam perencanaan dan pengelolaa BMD.
” Penting peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan aset sangat berpengaruh terhadap penilaian opini pengelolaan keuangan daerah) negara dari BPK,” tegas Sekda
Berdasarkan data, Pemprov Kalsel enam kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat sejak tahun anggaran 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ada tujuh hal yang membuat Kalsel kembali meraih WTP. Sesuai dengan sistem akutansi pemerintahan berbasis akrual, Pemprov Kalsel telah melaporkan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.(Sut/Ipik).
