Bandung, koranpelita.com
Tantangan utama dalam pengelolaan anggaran terbatasnya sumber pendanaan. Pejabat selaku pengelola anggaran harus benar-benar mempunyai perencanaan matang sehingga kinerja Koharmatau dan jajaran akan tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan tugas diemban.
Hal tersebut disampaikan Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Dento Priyono dalam sambutannya, yang dibacakan Asren Koharmatau Kolonel Tek J.P. Sihombing yang berlangsung di ruang rapat Basjir Soerya, pada acara Rapat Penyusunan Kebutuhan RKA-KL Belanja Pegawai dan Barang Koharmatau TA 2021, Mako Koharmatau, Lanud Husen Sastranegara, Bandung. Kamis (6/2/20).
Dankoharmatau menegaskan, Koharmatau dan satuan jajaran harus dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan menggunakan skala prioritas dalam alokasi angggaran untuk sasaran-sasaran strategis pada di tahun 2021 mendatang.
“Terkait hal tersebut, dalam Penyusunan Kebutuhan RKA-KL Belanja Pegawai dan Barang TA 2021 harus selalu berpedoman pada azas prioritas, manfaat dan efisiensi. Dimana azas tersebut, menuntut koharmatau dan jajaran untuk selalu bekerja dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar, sekaligus dapat menghindari akan terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi serta dapat menghindari akan terjadinya duplikasi terhadap anggaran yang ada,” tegas Dankoharamatu.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan RKA-KL Belanja Pegawai dan Barang TA 2021. Dengan kegiatan ini akan memperkuat penerapan Program Penganggaran Berbasis Kinerja sekaligus untuk memenuhi amanat peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-KL. Tambahnya.
Lebih lanjut Dankoharmatau menyampaikan, seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka memudahkan kementerian dan lembaga dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program mandiri (self evaluation). Salah satu kewajiban bagi kementerian dan lembaga adalah mengisi capaian output.
“Capaian output diperlukan karena merupakan feedback untuk mengukur bagaimana alokasi anggaran di tahun yang akan datang. Sekaligus sebagai wadah untuk melakukan evaluasi atau sebagai early warning apakah capaian output sebanding dengan anggaran yang telah diberikan,”.lanjutnya.
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang dapat menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja.PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja public dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Akhir sambutan Dankoharmatau.
Hadir pada acara Rapat Penyusunan Kebutuhan RKA-KL Belanja Pegawai dan Barang Koharmatau TA 2021, tersebut Asren, Para Direktur Koharmatau, Para Pejabat Koharmatau serta para Perwira Koharamatau.(ay)