Aspek Pertahanan di Laut Natuna Utara Tanggung Jawab Bersama

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., sebagai narasumber pada acara seminar yang digelar oleh Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dengan tema “Memperkokoh Ketahanan Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China Selatan,” bertempat di Gedung KAHMI Center, Jalan Turi 1 No. 14 Blok S, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Acara ini dilatarbelakangi adanya konflik Natuna dan pasang surut hubungan antara Indonesia dan China yang terjadi beberapa waktu belakang ini akibat adanya kapal-kapal ikan China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Laut Natuna Utara, dengan tujuan untuk mengkaji Sistem Ketahanan ZEE Indonesia pada umumnya dan khususnya ZEE Laut Natuna Utara dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait tentang pentingnya memperkuat ZEE Indonesia dari klaim negara lain.

Seminar dibuka oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI Prof. Dr. R. Siti Zuhro dan menghadirkan 4 (empat) narasumber yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Krisno Buntoro, S.H., M.M., dan Prof. Dr. Laode M. Kamarudin.

Pada seminar tersebut, Pangkoarmada I membawakan materi dengan tema “Aspek Pertahanan di Laut China Selatan”. Dalam paparannya, Pangkoarmada I menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut telah melaksanakan penanganan konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dengan baik dan sesuai prosedur secara persuasif dengan mengerahkan beberapa KRI untuk menghalau kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah Perairan Laut Natuna Utara agar keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

“Untuk penanganan aspek pertahanan laut ke depan, TNI Angkatan Laut akan bekerjasama dengan semua instansi terkait dalam menjaga keamanan di wilayah Perbatasan Perairan Indonesia dari berbagai kegiatan ilegal dan ancaman lainnya karena merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita akan bersama-sama dengan instansi yang terkait seperti Kogabwilhan I yang berkedudukan di Tanjungpinang Kepri, Kogabwilhan II di Balikpapan, dan Kogabwilhan III di Biak Papua, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, KKP dan instansi terkait lainnya.” ujar Pangkoarmada I.

Hadir pada kegiatan tersebut, Menkopolhukam diwakili Deputi IV Mayjen TNI Rudianto, Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI Prof. Dr. Asep Saepudin, dan Peserta Seminar.(ay)