IDI Jakarta Pusat Siap Membangun Sinergi di Bidang Kesehatan
Jakarta,Koranpelita.com
Sebagai satu-satunya asuransi jaminan kesehatan pemerintah dengan cakupan yang luas, ternyata dalam penerapannya di masyarakat banyak ditemukan permasalahan yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri.
“Di antara permasalahan itu adalah tunggakan pembayaran BPJS ke fasilitas pelayanan kesehatan, klaim rujukan pasien yang dibatasi, pasien rujuk balik, termasuk layanan rujukan spesialis ke umum. Permasalahan-permasalahan tersebut jika dibiarkan tanpa solusi, dikhawatirkan makin menurunkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat, klaim dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menentu,” kata dr. Ekasakti Octohariyanto, MPdKed dalam acara Forum Komunikasi Informasi Temu Aspirasi (FORUM KITA) IDI Cabang Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (13/12/2019). Kegiatan kali ini bertema, “Membangun Sinergi Bidang Kesehatan di Jakarta Pusat menghadapi Era Universal Health Coverage (UHC)”.
Forum IDI Jakarta Pusat Peduli Kita, tambah Eka berusaha memfasilitasi itu semua, tentu dalam ruang lingkup yang terbatas di wilayah Jakarta Pusat. “Jakarta Pusat sebagai wadah dokter-dokter di Jakarta Pusat mempunyai tanggung jawab dalam masalah kesehatan di wilayahnya. Karena masalah kesehatan ini sejatinya adalah masalah bersama kita semua, bukan semata-mata tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, IDI Jakarta Pusat juga mempunyai tanggung jawab moral kepada anggotanya dalam mengupgrade kemampuan klinis, diagnosis dan tata laksana. Hal inilah yang membuat IDI Jakarta Pusat untuk selalu dekat, merakyat dan manfaat bagi dokter-dokter anggotanya.
Semua program yang disusun Bidang Layanan Primer mestibberorientasi bagi meningkatnya kemampuan klinis dokter umum, selain juga untuk terpenuhinya kebutuhan SKP bagi anggota IDI Jakarta Pusat.
Hal inilah yang membuat IDI Jakarta Pusat untuk selalu dekat, merakyat dan manfa’at bagi dokter-dokter anggotanya. Semua program yang disusun Bidang Layanan Primer mesti berorientasi bagi meningkatkannya kemampuan klinis dokter umum, selain juga untuk terpenuhinya kebutuhan SKP bagi anggota IDI Jakarta Pusat.
Di samping itu, diharapkan permasalahan yang timbul dalam penanganan program kesehatan di wilayah Jakarta Pusat bisa dijembatani dan dicari solusinya melalui sebuah forum acara ini.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, drg. R. Dewi Satiasari S, MKM yang mewakili Gubernur DKI Jakarta yang menyampaikan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Pada kesempatan tersebut juga di bahas soal,
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yan harus sudah terakreditasi pada 2020 mendatang. Selain itu, kompetensi dokter juga harus ditingkatkan tahun depan agar mutu layanan kesehatan semakin baik.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Pusat, Hazim Fadhli menjelaskan, tujuan kegiatan ini, untuk mengingatkan kepada seluruh stakeholder menghadapi tantangan di tahun 2020, khususnya layanan sarana primer pada FKTP yang harus terakreditasi. “Karena ada regulasi yang mengharuskan setidaknya pada 2020 seluruh FKTP harus terakreditasi. Ini sudah akhir tahun inaratnya injury time,” ungkap Hazim.
Menurutnya kualitas kesehatan ditentukan dua hal, pertama pembiayaan dan kedua mutu. Pemerintah tengah menggenjot mutu kesehatan dengan diwajibkannya semua FKTP harus terakreditasi. Ini tantangan 2020, apalagi, di Jakarta Pusat baru ada 18 FKTP yang terakreditasi.
“Adapun contoh klinik yang sudah terakreditasi dan belum. Salah satunya bisa dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas untuk disabilitas. Selain itu, penyediaan tempat sampah, jika terakreditasi maka akan siapkan sampah untuk bahan organik, nonorganik, dan sampah berbahaya,” ujarnya. (Vin)