www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Sampit, Koranpelita.com.
Menjadi sorotan media dan perbincangan masyarakat, terkait APBD Kabupaten Kotawaringin Timur( Kotim) Provinsi Kalteng tahun 2020 yang mencapai 10 persen atau Rp150 miliar.
Akibat pembayaran jatuh tempo sejumlah proyek multiyears tahun depan yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. Akibat proyek multiyears ini juga banyak program pembangunan untuk rakyat dikorbankan.
Kotim terkesan kelebihan duit dengan membangun beberapa proyek multiyears yang jauh dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Seperti membangun tempat perizinan terpadu kurang lebih senilai Rp.36 miliar, padahal Sampit Kota kecil yang penduduknya tidak sebanyak kota-kota besar. Diduga ngototnya membangun proyek tersebut ada tujuan terselubung untuk mengutip sinyalemen setoran fee proyek sepuluh persen?
Sementara itu pemerhati di Sampit Muhammad Gumarang mengatakan, terkai defisit anggara APBD Kotim 2020 sebesar Rp150 miliar atau sebesar 10 persen dari total anggaran sudah melampaui batas ambang kewajaran yaitu maksimal defisit menurut ketentuan yaitu 4.5 persen, berarti naik 100 persen lebih dari batas ketentuan.
Analisa kemungkinan tahun anggaran selanjutnya akan menambah defisit sehingga secara akumulatif defisit akan membesar, karena beban tetap wajib untuk dibayar setiap tahun, selain biaya rutin seperti gaji pegawai ditambah belanja modal proyek fisik multiyeas yang tidak bisa dipangkas, oleh karena itu Pemda harus punya teroboson untuk meningkatkan pendapatan daerah dan satu-satunya yang memungkinkan adalah meningkatkan pendapatan bagi hasil pusat dan daerah atau dana alakosi umum (DAU) melalui anggaran berimbang, karena dari sisi lain untuk mendapatkan dana agak sulit seperti dari dana alokasi khusus(DAK) maupun dari sisi pendapatan Asli daerah (PAD).
Sebab PAD harus mennggunakan paramter indIkator pertumbuhan dunia usaha, sedang DAK dengan parameter kebutuhan khusus.
Bila mana tahun ketahun anggaran terus defisit semakin membesar, maka liquiditas rasio pemda menjadi unliquid, dan belanja modal pembangunan jelas semakin berkurang tahun ketahun, bahkan membahayakan belanja rutin . Jelas ini sangat mengkhawatirkan kelangsungan pembangunan di Kotim, jangan sampai terjadi adanya pembangun fisik mangkrak karena krisis keuangan atau penyakit kebangkrutan yang dialami pemerintah daerah.( Ruslan AG).
