www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Setelah resmi pimpinan definitif dan disetujuinya Perda Tata Tertib DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) hasil revisi serta terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD), seperti komisi-komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) dan Badan Kehormatan (BK), maka anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024 sudah disibukan dengan berbagai agenda dan kegiatan yang terjadwalkan, setelah sebelumnya mereka bahas di rapat Banmus.
Mengutip agenda kegiatan DPRD Kalsel bulan Oktober 2019, ternyata kegiatannya padat kunjungan kerja atau ‘batulakan’ ke luar daerah.
Dari agenda tersebut, ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan, seperti diawal Oktober ada sudah dilaksanakan rapat paripurna internal dan rapat Banmus.
Untuk kegiatan bepergian ke luar daerah diawali oleh masing-masing komisi dengan agenda studi komparasi ke lembaga/instansi terkait di luar daerah dijadwalkan pada Senin-Rabu (7-9 Oktober).
Agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020.
Setelah paripurna agenda dewan selanjutnya melaksanakan kegiatan studi komparasi/konsultasi Banmus ke lembaga/instansi terkait di luar daerah pada Kamis-Sabtu (10-12 Oktober).
Senin 14 Oktober dewan kembali menggelar rapat paripurna jawaban Gubernur Kalsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Selain agenda paripurna ads juga agenda dewan melaksanakan studi komparasi/konsultasi BP Perda dan BK ke lembaga/instansi terkait di luar daerah pada Senin-Rabu (14-16 Oktober).
Untuk kegiatan bepergian,
ini kembali dijadwalkan pada Kamis-Sabtu (17-19 Oktober) yakni kegiatan studi komparasi/konsultasi Banggar DPRD Kalsel ke lembaga/instansi terkait di luar daerah.
Lalu, Senin-Rabu (21-23 Oktober) kegiatan studi komparasi/konsultasi Komisi IV DPRD Kalsel ke lembaga/instansi terkait di luar daerah dan agenda lainnya pada Senin-Kamis (21-24 Oktober) kegiatan pembekalan/orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel yang dilaksanakan oleh Kemendagri.
Kegiatan ini diikuti pimpinan DPRD dan Komisi I, Komisi II serta Komisi III.
Sedangkan agenda batulakan ke dalam daerah terjadwalkan satu kali pada Jumat-Sabtu (25-26 Oktober) yakni kegiatan monitoring/evaluasi/kunjungan kerja komisi-komisi DPRD ke dalam daerah.
Sementara pada Senin-Rabu (28-30 Oktober) kembali dilaksanakan kegiatan studi komparasi/konsultasi Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kalsel ke lembaga/instansi terkait di luar daerah.
Dan di akhir bulan ditutup dengan kegiatan pembekalan/orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel yang dilaksanakan Kemendagri yang diikuti pimpinan DPRD dan Komisi IV pada Senin-Kamis (28-31 Oktober).
Dari agenda kegiatan dewan ke luar daerah di bulan Oktober ini, ternyata dalam pelaksanaannya masih dilakukan serentak alias boyongan. Hal ini tak selaras sebagaimana imbauan Pansus Revisi Tatib, agar seyogyanya kegiatan ke luar daerah itu tidak serentak.
Sehingga kembali di khawatirkan gedung dewan bakal kembali sepi aktifitas wakil rakyat dan jadi keluhan masyarakat.
Sedangkan jadwal kegiatan komisi-komisi ke luar daerah di bulan Oktober, antara lain seperti Komisi I bidang pemerintahan dan hukum agendanya ke Badan Perwakilan Pemprov Kalsel di Jakarta.
Kemudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan juga ke Jakarta dalam rangka berkunjung ke Bank Kalsel Cabang Jakarta serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur ke Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Kegiatan dewan di bulan Oktober yang berjamaah mengagendakan kunjungan kerja ke luar daerah tak sesuai imbauan Pansus Tatib, akhirnya jadi bahasan ditingkat pimpinan yang kemudian menggelar rapat internal, Senin (7/10/2019) di gedung dewan di Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin, usai rapat kepada wartawan mengatakan, bahwa pimpinan dewan bersama seluruh anggota dewan menggelar rapat dalam rangka mengkoordinasikan untuk mengatur jadwal kegiatan dewan kedepannya sesuai komitmen tata tertib.
Menurut dia, koordinasi yang dilakukan itu agar nantinya bisa berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan kunjungan kerja itu tidak berjamaah.
“Untuk bulan ini karena sudah terjadwalkan, maka tetap dilaksanakan kegiatan tersebut,” kata dia.
Namun begitu Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen tidak berjamaah saat keberangkatan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja, agar nantinya saat masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka di gedung dewan tidak dalam keadaan kosong.
“Selama ini sudah sering kali diberitakan oleh media massa, tentu ini jadi perhatian kita di dewan, kedepan nanti itu akan diatur,” pungkasnya. (Ipik)
