Jakarta, Koranpelita
Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., meresmikan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
Pembentukan Kogabwilhan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.
“Pembentukan Kogabwilhan merupakan salah satu upaya pembangunan kekuatan TNI sebagai daya tangkal (detterence effect), terhadap berbagai potensi ancaman, ” Terang Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memimpin Upacara peresmian Kogabwilhan, bertempat di Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).
Diungkapkannya, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dibangun atas latar belakang perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin kompleks dan eskalatif di berbagai belahan dunia serta menghadirkan berbagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.
Kehadiran ancaman tersebut perlu diantisipasi dan dicermati dalam menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang, sehingga dapat bersifat adaptif.
“Dalam rangka mengantisipasi terjadinya ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional, maka pembentukan Kogabwilhan secara prinsip diarahkan untuk mencapai kesiapsiagaan dalam penanganan krisis di wilayah Indonesia dengan membagi teritorial Indonesia ke dalam 3 (tiga) Kogabwilhan TNI,” tegas Panglima TNI.
Adapun konsep pembentukan Kogabwilhan TNI telah memperhatikan berbagai aspek, yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri serta doktrin TNI sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi TNI berdasarkan pengalaman sejarah dan nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa serta teori-teori yang bersifat konsepsional maupun operasional implementatif.
Kedudukan Makogabwilhan sendiri telah mempertimbangkan aspek komando dan kendali, strategi dan infrastruktur yang sudah ada saat ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkan kedudukan Makogabwilhan I berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Makogabwilhan III berada di Biak, Papua.
“Kogabwilhan TNI juga merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI, yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI. Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra darat, laut dan udara dalam merespon ancaman tersebut,” ungkap Panglima TNI.
Keberadaan Kogabwilhan tentu telah diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah. Untuk itulah TNI melaksanakan sinkronisasi gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional tersebut. Dengan demikian satuan-satuan baru tersebut tidak hanya merupakan pengembangan gelar TNI, tetapi juga mendukung berbagai program yang telah dicanangkan Pemerintah.
Sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
Tiga Panglima Kogabwilhan yang dilantik oleh Panglima TNI pada pagi hari ini, Pangkogabwilhan I Laksda Yudo Margono, Pangkogabwilhan II Marsda Fadjar Prasetyo dan Pangkogabwilhan III Mayjen Ganip Warsito.
“Kepada Pangkogabwilhan I, II dan III untuk terus melatih dan meningkatkan kemampuan prajurit di masing-masing jajarannya sehingga mampu mengatasi setiap situasi kontinjensi yang terjadi di wilayahnya,” Tegas Panglima TNI.
Tak lupa Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Komisi I DPR RI, dan Kementerian serta Lembaga terkait, Para pejabat kewilayahan, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Papua dan segenap Forkopimda serta para mitra kerja yang telah mendukung terbentuknya Kogabwilhan TNI ini.(ay)