www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tidak hanya memblokir internet di Papua, tetapi juga melakukan pemblokiran konten yang bersifat hoax maupun propaganda yang memprovokasi masyarakat Papua yang mengakibatkan situasi semakin tidak kondusif.
“Saya sarankan kepada Kemenkominfo dan BSSN untuk memblokir internet dan berita-betika berkonten hoax dan propaganda supaya masyarakat Papua tidak terprivokasi dan anarkis,” ujar Bambang Soesatyo di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (30/8/2019) menanggapi konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua sejak beberapa hari terakhir.
Sementara untuk rakyat Indonesia, dia juga mengimbau untuk bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Dia juga mendorong Pemerintah, DPR RI, bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan DPRD Papua serta tokoh masyarakat adat dan tokoh agama untuk bersinergi dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Papua.
“Sebagai upaya menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka saya minta Pemerintah, DPR RI, bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan DPRD Papua serta tokoh masyarakat adat dan tokoh agama untuk bersinergi dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Papua,” papar dia.
Politisi Partai Golkar ini mendesak Kepolisian dan TNI untuk terus meningkatkan pengamanan dan memastikan agar situasi di Papua kondusif, serta memberikan imbauan kepada anggota personelnya untuk bertindak secara persuasif dan tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam penyelesaian konflik.
Selain itu, calon Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong Kepolisian bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut pihak-pihak yang memprovokasi massa hingga menyebabkan terjadinya ricuh pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu, serta menyelidiki dan menindak tegas pelaku penembakan dan pelaku tindakan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, yang menyebabkan terjadi korban jiwa dari pihak penegak hukum dan masyarakat sipil berdasarkan Protap Kapolri No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.
Seperti diberitakan aksi demonstrasi di Jayapura Kamis (29/8/2019) kemarin berakhir rusuh, yang diduga akibat tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Selain timbul korban jiwa, Massa pendemo juga membakar kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Telkom, Kantor Pos dan sebuah SPBU yang berjajar di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.
Tidak hanya itu saja, para pendemo juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura. Demo yang terjadi di Jayapura, diikuti oleh ratusan orang. Mereka semua berkumpul di berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi Kamis (29/8/2019) malam di Purworwjo memberikan instruksi, agar aparat keamanan segera turun tangan dan menindak tegas pelaku anarkisme dan juga pelaku rasialis ke Mahasiswa Papua.
“Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis,” kata Jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019) malam.
Walaupun sedang melakukan kunjungan kerja ke Purworejo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan dirinya akan terus memantau serta mengikuti situsi di Papua, khususnya Jayapura. “Dan saya juga minta masyarakat tenang tidak meakukan tindakan-tindakan yang anarkis,” kata dia.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semua akan rugi bila terdapat fasilitas umum, fasilitas publik, dan fasilitas masyarakat dirusak begitu saja. Jokowi juga juga menegaskan bahwa pemerintah akan memajukan Papua, baik dari segi infrastruktur ataupun sumber daya manusia. (kh)
