Tatanan Social Politik Harus Melalui Mekanisme Demokrasi
Jakarta,Koranpelita.com
Berdasarkan paradigma Pancasila, pengembangan ranah institusi social politik (tata kelola Negara) kita, diarahkan menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utama berlandaskan Pancasila sila ke-4. Bahwa tatanan social politik hendaknya dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan dalam satu rancang bangun institusi demokrasi yang memperkuat persatuan dan keadilan social.
Melihat perjalanan kehidupan demokrasi kita saat ini, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menilai perlunya ditinjau ulang berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan.
“Praktik politik tidak dibiarkan sekedar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang efektif dan andal demi memenuhi visi dan misi Negara,” ujar Pontjo pada FGD Tata Kelola Negara bertema Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila, baru baru ini.
Kebijakan politik menurutnya harus merespon tantangan perbaikan tata kelola budaya, tata kelola sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.
Sementara itu, Sofyan Hanif, mewakili Forum Rektor Indonesia(FRI) mengatakan bahwa pemilu Indonesia suka atau tidak suka telah membelah rakyat Indonesia menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Situasi tersebut jelas tidak sejalan dengan demokrasi yang diajarkan oleh Pancasila.
Karena itu, Sofyan sependapat dengan gagasan Pontjo, bahwa perlu dikaji ulang system demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini terutama pasca reformasi.
Karena itu menurut Sofyan, Indonesia harus mencari bentuk demokrasi sendiri. Tidak perlu meniru Negara lain, jika faktanya justeru mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara.(Vin)