www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
SERANG, Koranpelita.com
Terkait berbagai laporan dan keluhan berkenaan dengan Pokja Pengadaan ULP Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan berbagai evaluasi terhadap lembaga tersebut.
Gubernur juga meminta agar Inspektorat Provinsi Banten dan Satuan Tugas BPKP Provinsi Banten untuk turun langsung memeriksa dan melakukan audit terhadap ULP Provinsi Banten dan hasilnya segera dilaporkan langsung.
“Jika ada masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil silahkan sampaikan kepada saya”, ujarnya, memimpin Rapat Terbatas yang berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, Rabu, 10 April 2109.
Gubernur mengatakan jika selama ini dirinya terus memantau berbagai fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada Kelompok Kerja ULP, dari perusahaan yang sudah di blacklist KPK hingga adanya intimidasi/tekanan dari rekanan atau kepentingan tertentu.
Ia mengingatkan Pokja ULP agar tidak terlena dengan kondisi yang ada. “Pokja ULP Banten itu harus punya integritas dan meningkatkan profesionalismenya,” kata Gubernur.
Menurutnta jika Pokja ULP harus selalu melakukan sinkronisasi data, rencana umum pengadaan barang dan jasa, di dinas teknis sehingga proses lelang dapat berjalan dengan baik, mulai dari saat APBD disahkan, proses lelang langsung dapat berjalan dan pekerjaan sudah dapat dilaksanakan, sesuai rencana yang telah ditetapkan di tahun anggaran yang sedang berjalan.
“Jangan dikira saya tidak peduli urusan seperti ini, saya Gubernur yang rinci dalam melihat setiap permasalahan yang ada. Apalagi ini untuk kepentingan umum dan penunjang proses pembangunan di Banten,” Tegas Gubernur.
Jika seluruh rekanan harus diberikan kesempatan yang sama untuk proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Banten, standar baku kriteria pemenang lelang harus menjadi perhatian bersama.
Tidak hanya didasarkan pada aspek penawaran semata tapi juga dilihat rekam jejak (track record) kualitas pekerjaan rekanan yang bersangkutan. Dan harus berpegang pada proses pengadaan barang/jasa, ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses tersebut. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa di antaranya adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.
“Saya akan sikat habis, praktek-praktek yang salah di Provinsi Banten, agar tercipta clean governance,” katanya. (Roy)
