khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

SMAN 8 Jakarta Selenggarakan LKDS

Jakarta, Koranpelita.com Belajar dari rumah atau belajar jarak jauh yang kini diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tak menyurutkan peserta didik SMA Negeri 8 Jakarta kelas X untuk mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS). Kegiatan yang dilaksanakan Sabtu (24/10) kemaar diikuti seluruh peserta didik kelas X yang berjumlah 345, terdiri …

Read More »

Dewan Pakar Nasdem Rampungkan Enam Sesi Bahas UU Cipta Kerja

Jakarta, Koranpelita.com Riset dan inovasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan suatu bangsa. Karena itu jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan mandiri, maka penguatan riset dan pengembangan inovasi berbagai produk dan teknologi merupakan suatu keharusan. Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan …

Read More »

Syahrul Yasin Limpo: UU CK Menata Ulang Kewenangan Daerah

Jakarta, Koranpelita.com Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu, menata ulang soal kewenangan daerah, bukan menghapusnya. “Penataan ulang kewenangan daerah ini sejalan dengan filosofi UU CK yang disusun berdasarkan sistem Omnubus Law, yakni untuk …

Read More »

SMAN 8 Jakarta Bedah Asesmen Kompetisi Minimal

Jakarta, Koranpelita.com Pandemi Covid-19 tak membuat SMAN 8 Jakarta kehilangan semangat, malah sebaliknya beragam inovasi dilakukan untuk menambah gairah belajar. Layanan kepada siswa dan orang tua dilakukan dengan memanfaatkan tenologi internet, dan tentunya jaringan orang tua siswa, alumni, dan siapa saja yang peduli pada peningkatan mutu pendidikan. Usai menggelar rangkaian …

Read More »

Hayono Isman: Undangkan Secepatnya UU CK

Jakarta, Koranpelita.com Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem Hayono Isman mengusulkan agar Pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK). Langkah ini perlu ditempuh untuk mengurangi tensi penolakan UU yang disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober lalu. “Saya kira lebih cepat akan lebih baik. Tidak perlu menunggu 30 hari, karena jika …

Read More »

Kunker Komisi IV DPR – KLHK Berikan Dukungan Sarana Pembangunan PDU Metro Lampung

Lampung, Koranpelita.com Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, pada tahun 2021 Kementerian LHK akan memberikan dukungan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dengan kapasitas 50 ton/hari di Karang Rejo, Metro Lampung. “Kami berharap, Pusat Daur Ulang tersebut …

Read More »

Hayono: Klaster Koperasi-UMKM dalam UU CK Buka Peluang Kerja dan Berusaha

Jakarta, Koranpelita.com Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem Hayono Isman menyatakan, keliru anggapan bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) merugikan buruh. UU CK bertujuan untuk membuka peluang lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena dirancang untuk mempermudah investasi. “Dengan besarnyaa investasi yang masuk, maka peluang kerja otomatis akan besar. Jadi, keliru anggapan UU …

Read More »

Dewan Pakar Nasdem Selenggarakan FGD UU CK

Jakarta, Koranpelita.com Dewan Pakar Partai Nasdem mengelar Focus Group Discussion (FGD) selama satu pecan ke depan. Dimulai sejak Rabu (14/10/2020) malam. Membahas klaster ketenaga kerjaan dengan menghadirkan para pakar tenaga kerja dan jajaran Dewan Pakar Nasdem. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Siti Nurbaya, di Jakarta Rabu (14/10/2020) malam. …

Read More »

Ary Sudijanto: Amdal untuk Perlindungan Lingkungan

Jakarta, Koranpelita.com Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ary Sudijanto menegaskan, pengaturan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dalam UU Cipta Kerja (UU CK) a sekali tidak mengubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya. “Pengaturan AMDAL secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam peraturan sebelumnya,” ujar Ary …

Read More »

Hutan Sosial untuk Lapangan Kerja dan Keadilan

Jakarta, Koranpelita.com Untuk pertama kalinya Perhutanan Sosial secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang (UU), yaitu UU Cipta Kerja yang merupakan wujud nyata penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di dalam an sekitar kawasan hutan. Demikian dikataakan Sekjen KLHK Bambang Hendroyoono dalam acara “Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multi-Tafsir dengan …

Read More »