www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Serang, Koranpelita.com
Gubernur Banten Wahidin Halim, menggelar Rapat Koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019).
Rapat tersebut dalam rangka mempercepat progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), di Provinsi Banten.
Saat ini progres pembangunan fisik PSN di Banten secara umum mencapai 60 persen, sedangkan progres lahan yang telah dibebaskan mencapai 90 persen.
“Semua PSN masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen. Hal ini akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” kata Gubernur usai rapat.
Gubernur mengungkapkan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor diantaranya dilakukan di Banten.
Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.
“Ada PSN di Banten diantaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian, tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik,”terang Gubernur
Adapun Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.
“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,” katanya.
Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakuka penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.
“Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama, katanya.
Akan halnya Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Banten dengan digelarnya Rapat Evaluasi Progres PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami pemda setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.
“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Murtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten.(roy)
