www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelira com,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng merekomendasi pemerintah agar lebih tegas dalam menangani Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme,anarkisme dan terorisme di Indonesia.
Sekretaris Majlis Ulama Indonesia (MUI) Jateng KH Ir Hammad Maksum Al Hafidz mengatakan, persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme.
“Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,” ujarnya saat membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang, Sabtu (25/9).
Menurutnya, MUI Jateng merasa prihatin karena beberapa oknum TNI dan Polri disinyalir juga terlibat di dalam jaringan radikalisme. Di sisi lain ada hasil survei di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, saat ini mahasiswa melakukan input data yang pro pada khilafah Islamiyah cukup tinggi.
Karena itu, lanjutya, pencegahan di tingkat SLTA harus dilakukan lebih dini. MUI mendorong pemerintah melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan bisa bertindak lebih tegas terutama pada kalangan ASN, TNI, dan Polri yang terlibat radikalisme, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tetapi masih menjadi tanggungan negara.
Dia menambahkan, pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan secara serius dan berupaya sungguh-sungguh, untuk mengerem gerakan radikalisme.
“Untuk mendukung langkah itu, kegiatan dakwah pada lembaga pemerintah dan BUMN disarankan mendapatkan rekomendasi MUI bagi pendakwahnya.”
MUI, lanjut Hammad Maksum Al Hafidz, memberikan panduan penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan dan keagamaan perlu ditingkatkan dan disosialisaikan kembali secara terus menerus.
Terhadap produk halal, MUI menyampaikan rekomendasi persoalan penyembelihan ayam untuk konsumsi masyarakat, terutama yang diperjualbelikan di pasar banyak ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau fiqih.
“Dalam penyembelihan, MUI memaksimalkan peran sebagai himayatul ummah (pelindung umat), dalam arti konsumen aman dari keharaman, dan pedagang mendapatkan penghasilan yang berkah. Kepercayaan umat/konsumen terhadap produk halal otomatis meningkatkan pendapatan pedagang,” tuturnya.
Ketua Umum MUI Jateng KH Dr Ahmad Darodji MSI meminta, para ulama di Jateng untuk meningkatkan peran dakwah melalui media sosial dan media lainnya berbasis internet dan online.
“Anak-anak muda dan generasi milenial hari ini lebih banyak membaca informasi melalui media sosial. Karena itu sebaiknya pesan-pesan dakwah diarahkan melalui media tersebut,” ujar Darodji.(sup)
