www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Penguatan budaya sadar risiko di sektor energi dinilai mendesak untuk mengantisipasi potensi krisis yang dapat berdampak sistemik terhadap fiskal, stabilitas usaha, dan kesinambungan pembangunan nasional.
Upaya tersebut dipandang penting agar agenda hilirisasi dan industrialisasi tetap berjalan di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Hal tersebut terkuak dalam pelatihan nasional bertema risk culture dan manajemen risiko pembangunan nasional guna membangun kesadaran kolektif lintas kementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta sektor pendukung energi. Acara tersebut digelar di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
“Semua pembangunan nasional itu wajib menjalankan manajemen risiko. Sudah ada aturannya bagaimana kementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan masyarakat berkolaborasi dalam mengelola risiko pembangunan,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) Mohamad Soleh.
Ia menilai, ancaman krisis energi berpotensi memicu lonjakan harga minyak yang berdampak pada tekanan fiskal serta guncangan terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
” Kami dari AMREI sengaja mengadakan kegiatan training nasional ini tentang risk culture dan manajemen risiko pembangunan nasional. Kami merasa penting sekali untuk mengangkat isu adanya risiko-risiko strategis di sisi energi,” ujarnya.
Karena itu, setiap institusi perlu memiliki perilaku sadar risiko agar potensi gangguan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Menurutnya, membangun kesadaran risiko tidak cukup hanya melalui sosialisasi formal. Untuk itu, AMREI menggunakan metode board game interaktif agar peserta memahami konsekuensi dari setiap keputusan secara lebih mendalam.
“Orang akan mudah menerima pesan tentang pentingnya risiko dengan cara bermain. Dalam permainan itu mereka wajib sharing pengalaman, menyampaikan perilaku positif maupun negatif yang pernah terjadi, dan merasakan langsung dampaknya. Jadi bukan hanya otak yang bekerja, tetapi juga rasa, sehingga komitmen menjalankan risk culture menjadi lebih kuat,” ujarnya.
Setelah membangun budaya sadar risiko, AMREI mendorong implementasi manajemen risiko pembangunan nasional secara sistemik. Kerangka regulasinya telah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur kolaborasi lintas sektor.
Ketua Umum Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) Rifky Assamady menambahkan, AMREI menyusun policy brief yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai rekomendasi penguatan tata kelola risiko, khususnya di sektor energi yang memiliki dampak lintas sektor. Pria yang akrab dipanggil Roy itu menegaskan, prinsip utama manajemen risiko adalah membangun sense of belonging dan sense of crisis di setiap individu.
Dengan kesadaran tersebut, strategi dapat difokuskan pada pendekatan low budget high impact di tengah keterbatasan anggaran.
AMREI juga berencana menggandeng perguruan tinggi agar manajemen risiko menjadi bekal mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.(ay)
