Ketua DPRD Kalsel H Supian HK (kiri berkaca mata) dan Ralations Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan (kanan kemeja batik) saat RDP di Banjarmasin, Kamis (2/6/2022)

Betahun Enam Desa di Balangan dan Tabalong Terendam Air, Jadi Bahasan Pokok Lintas Komisi DPRD Kalsel Bersama ESDM, DHL dan PT Adaro

Banjarmasin, Koranpelita.com

Adanya keluhan sejumlah kepala desa khususnya beberapa desa di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yang desanya sudah sejak lama terendam air, di bahas lintas komisi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Forum Komunikasi Antar Kepala Desa (FKAKD) dan dinas terkait, di DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (2/6/2022).

Pada RDP di buka Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan dihadiri dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan PT Adaro Indonesia, siang itu, perwakilan kepala desa dari Tabalong Faudin, menyebutkan banjir ini sudah lebih kurang 5 tahunan sampai kini dialami warga, sehingga  tidak bisa memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan.

Beberapa upaya kata dia, sudah dilakuan warga desa dengan membersihkan sungai, namun tidak mununjukan hasil. Karena banjir masih terjadi dengan ketinggian di lahan pertanian mencapai 50 sampai satu meter.

“Kepada DPRD Kalsel kami berharap dapat dicarikan solusi, sehingga warga beberapa desa di kabupaten Tabalong dapat beraktivitas sebagaimana 6 tahun lalu,” pinta Faudin.

Sejumlah desa yang hingga saat ini masih terendam di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yakni Desa Lajar, Desa Papuyuan, Desa Matang Hanau, Desa Mundar dan Desa Pampanan.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kalsel H Supian HK memastikan sungai harus dikeruk dan dtambah atau d buka kanal kanal baru sehingga air cepat mengalir.

“Pengalaman yang pernah terjadi di Amuntai, bila hujan di Balangan maupun Tanjung, maka Amuntai banjir. Namun kali ini tidak lagi lantaran dibikin kanal kanal baru disamping pengerukan sungai yang lama serta pembersihan gulma sungai,” jelas H Supian HK

Karena ada tugas lain, H Supian HK yang semula memimpin RDP yang dihadiri anggota komisi II membidangi ekomomi dan keuangan dan komisi III membidangi pembangunan dan infrastruktur ini kemudian menyerahkan kepada H Karli Hanafi Kalianda memimpin rapat selanjutnya.

Usai rapat, Karli Hanafi menjelaskan, pertemuan memang membahas masalah banjir di beberapa desa tersebut diatas.

Berdasarkan masukan beberapa peserta rapat diakui jika penyebabnya pertama, curah hujan yang tinggi. Kedua ada penyumbatan di muara-muara sungai, karena disana terdapat daerah aliran sungai (DAS) Tabalong dan DAS Balangan.

Namun semua berkomitmen, terutama pihak kabupaten setelah melakukan program pembersihan akibat sampai atau ranting pohon dan lainya yang puluhan tahun.

Kemudian pihak PT Adaro juga siap berkomitmen dalam bentuk pengawasan bersama dinas ESDM, dan lingkungan hidup jika memang ada potensi yang menyebabkan adanya genangan yang terjadi dari aktivitas perusahaan mereka.

“Adaro bersama ESDM dan DLH siap,” jelas Karli Hanafi.

Goverment Ralations Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan, usai rapat menjelaskan, desa-desa yang terendam berada di luar kawasan operasiaonal PKP2B adaro.

Menurutnya, rendaman air dikawasan desa-desa tersebut 95 persen lebih disebabkan faktor dari luar.

Namun bagitu, PT adaro juga siap dan tetap ambil bagian dalam berkontribusi ke masyarakat secara umum melalui program CSR, dengan melalui tahapan yang nantinya untuk direalisasikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah D Nirwana menambahkan, ada tiga poin kesimpulan dari RDP hari ini.
pertama, harus melakukan pengecekan bagaimana sistem larian air (run off) dari sumber air tersebut.

Kedua, selaku institusi pihaknya siap melakukan pengecekan kembali dokumen lingkungan atau amdal-nya perusahaan, dan melihat apakah desa-desa dimaksud ditetapkan sebagai lokasi yang berdampak penting dalam dokumen tersebut.

Hal ketiga, dicermati berdasarkan paparan dari kepala desa, daerah irigasi tersebut masuk katagori rawa lebak, yang peluang tak tergenang air hanya tiga bulan.

“Jadi kita perlu cek daerah irigasi atau rawa itu masuk kewenangan siapa? nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Sehingga nanti secara komprehensif bisa bersama-sama dilakukan pemecahan persoalan ini sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing,” jelas Hanifah. (pik)

About kalselsatu

Check Also

Program Pencegahan dari Berbagai Sektor, Kasus DBD Kota Semarang Menurun Tajam

Semarang,koranpelita.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya menekan angka kasus penyakit Demam Berdarah Dengue …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.