www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan ( Kalsel) H Haryanto SE, mengingatkan, bakal banyak tantangan dan tugas berat yang harus diselesaikan oleh direktur utama (dirut) Bank Kalsel yang baru jika dilantik nanti.
Tugas berat tersebut diantaranya pertama, soal jumlah atau formasi direksi.
” Nanti dirut harus mengusulkan pada pemegang saham agar formasi direksi dikembalikan seperti dahulu, minimal ada 4. yaitu 2 dirut ,3 direktur,” ujar Haryanto kepada wartawan di Banjarmasin Rabu (1/12/2021).
Menurut dia, contoh di beberapa bank daerah seperti Kalteng, DIY, yang berlevel setara juga memiliki 4 direksi. Namun semasa pejabat Agus Syabarrudin posisi direktur bisnis di bank Kalsel dipangkas, dan di hendel oleh group head bisnis, sehingga dinilai tak efektif.
Karena jabatan direksi merupakan dambaan dan cita-cita semua pegawai. Sehingga jika dipangkas maka peluang karyawan terbaik untuk menggapai posisi direksi jadi sangat kecil.
Terlebih urusan bisnis itu harus total dihendel oleh direksi dan tak cukup hanya oleh group haed bisnis, bahkan untuk urusan syariah itu harus di canyolkan disalahsatu posisi direksi tertentu.
” Hampir tak ada satupun BPD di Indonesia direksi-nya cuma tiga. Tidak ada, semua empat orang,” tegasnya.
Kedua, lanjut anggota komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini, yaitu soal target kecukupan modal inti minimum pada tahun 2024 yang harus terpenuhi sebesar Rp 3 triliun.
Manajemen jangan over ekspektasi terhadap komitmen pemegang saham, karena kondisi keuangan di, APBDdiketahui, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, kini sedang susah.
Sehingga harus bergerak cepat mencari sumber-sumber lain, seperti membuka peluang bagi kemitraan stategis, sehingga lebih aman dan menjadi lebih transparan ketika ada pihak ketiga yang juga masuk sebagai pemegang saham dengan batasan tertentu, seperti Bank Sulut dan Gorontalo 15 persen dipegang oleh kemitraan stategis.
Ketiga, terkait sher saham yang terdiri dari 13 kabupaten/kota di bank Kalsel, dinilai cukup aneh, karena ada beberapa daerah yang sahamnya di bawah 5 persen.
” Memang tak ada aturan baku terkait nilai sahamnya, tetapi sebagai pemilik seharusnya lebih konsen dan berlomba, dan anehnya, pemprov hanya 26 persen. Padahal dibeberapa provinsi lain ada 50 persen. Ya kalo cukup berat setidaknya 40 persen, bukan 26 persen, karena sebutanya bank pemprov,” kata Haryanto.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan, jika kewajiban pemenuhan modal itu lebih adalah pemegang saham yaitu pemprov dan kabupaten/kota, bukan bank-nya. Sehingga minset ini harus dirubah.
Keempat, terkait penyaluran kredit mikro kecil dan KUR yang dinilai belum optimal dan jauh di bawah target, maka dirut yang baru nanti yang juga diketahui cukup berpengalaman bertugas di beberapa bank lain, harus mampu meningkatkannya.
Terakhir Haryanto menyebut, harus ada perbaikan kinerja Bank Kalsel Cabang Jakarta, karena khusus cabang di Jakarta ini NPL masih sangat tinggi. Sehingga tugas dirut baru untuk menurunkan NPL nya.
“Kalo untuk cabang daerah NPL-nya semua bagus,” pungkas Haryanto.
Seperti diketahui, sepeninggal Agus Syabarrudin, sekitar delapan bulan lalu posisi dirut Bank Kalsel lowong, dan hanya diisi oleh Plt.
Namun berdasar informasi beredar, dalam beberapa hari ini calon dirut Bank Kalsel yang baru akan segera dilantik. (pik)
