Rapat Banggar Dewan Bersama TAPD Provinsi Kalsel, di Gedung Ismail Abdullah Banjarmasin, Senin (15/11/2021)

Pembahasan RAPBD 2022 Terganjal Pokir Dewan Tak Merata, Rapat Banggar Deadlock Tak Ada Solusi

Banjarmasin, Koranpelita.com

Belum meratanya pembagian jatah program Pokok Pikiran (Pokir) milik anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh eksekutif. Ternyata jadi salah satu poin krusial yang mengganjal pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.

Rapat digelar bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel di Gedung Ismail Abdullah, di Banjarmasin, Senin (15/11/2021) siang.

Bahkan, saat rapat baru dibuka oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK. Salah satu Anggota badan anggaran (Banggar) dari Fraksi PAN, Syahruddin, yang memperoleh giliran bicara, tegas menyatakan akan keluar dari ruangan rapat (walkout) jika soal pokir dari fraksinya tak ada kepastian bisa diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel.

“Kami dari Fraksi PAN, sangat berterima kasih sekali kepada ketua dewan, hingga kini masih memperjuangkan soal pokir kami. Tapi kami akan keluar ruang rapat jika fokir kami tidak diakomodir,” ancamya.

Dengan nada suara cukup tinggi, Syahruddin, menyatakan beberapa usulan Pokir oleh anggota fraksinya tak ads yang direalisasikan. Padahal, sebagai wakil rakyat mereka juga punya beban moril, karena setiap reses ada aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat. “Kami minta pokir kami agar bisa direaliasikan karna ini semua demi masyarakat dan pemerintah daerah, dan kami tidak punya kepentingan lebih” tegasnya.

Dalam rapat yang dihadiri Sekdaprop Kalsel, Roy Rizali Anwar yang juga Ketua TAPD, anggota Banggar Dewan, dari Fraksi Nasdem, H Iberahim, juga meminta agar jatah kegiatan Pokir untuk anggota dewan yang berjumlah 55 orang bisa dibagi rata semisal dikisaran Rp 3 miliar/anggota. Sehingga tak ada lagi kesenjangan lagi. ” Saya usul pokir ini dibagi rata saja supaya tidak ada kesenjangan,” kat H Iberahim.

Merespon sikap tegas sejumlah anggota banggar dewan, Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar, menyatakan tak pernah menolak pokir-pokir yang memang sudah diatur Permendagri No 86/2017, dan masuk sesuai jadwal dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Bukan saya menolak pokir, tapi usulan pokir paling lambat masuk akhir April sebelum RKPD disahkan. Tapi kalo masuk bulan Oktober ini tidak bisa di akomodir, karena juga harus tercantum dalam SIPD,” tegas Roy.

Terlabih imbuh Roy, ada surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga turut memantau dan melakukan aksi agr program pokir dewan harus sesuai aturan dan masuk  dalam RKPD yang sesuai.

Anggota TAPD, H Nurul Fajar Desira yang juga Kepala Bappeda, menjelaskan, selain jadwal, persyaratan Pokir yang bisa kita tampung ada kesesuaian dengan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Kemudian melihat urgensi dalam konteks skala prioritas serta perkiraan kemampuan keuangan daerah.
“Usulan Pokir sudah harus masuk sebelum Musrenbang tahun akan datang,”kata dia.

Diforum rapat siang itu, Fajar juga sempat menayangkan contoh melalui layar lebar, terkait sejumlah usulan Pokir yang masuk sesuai jadwal dan ada di RAPBD 2022 yang tengah dibahas. Semisal atas nama anggota dewan, Burhanuddin senilai Rp 75 juta. Zulva, senilai Rp 140 juta, Hormansyah masih kosong. Begitu pula untuk Ketua DPRD juga masih kosong atau tak dianggarkan kerena masih harus diselaraskan dengan berbagai kondisinya.

Menyikapi suasa rapat yang cukup panas, Ketua DPRD Kalsel H Supian H cukup memaklumi karena soal Pokir dewan merupakan aspirasi masyarakat ketika melaksanakan reses.

Dari perdebatan, Supian HK lebih memilih dan menyarankan kepada rekannya para anggota dewan agar membuat program kerja untuk diusulkan kepada eksekutif sebagai persamaan bentuk Pokir.

“Saya usulkan kedepan, agar membuat program kerja masing-masing saja, baru diusulkan dan eksekutif yang akan melaksanakannya. Tapi nanti disesuaikan juga. Apakah itu sudah masuk progran kabupaten, pusat atau provinsi,” saran H Supian HK.

Namun dari 11 angggota banggar yang hadir mewakili 8 fraksi dewan saat itu sepakat meminta rapat yang berjalan sekitar 1.5  jam lebih itu di skor hingga waktu tak terbatas, karena tak bisa menghasilkan solusi alias deadlock.

Pimpinan rapat yang juga Ketua Banggar Dewan H Supian HK, akhirnya mengetuk palu Tok! tanda rapat ditutup (pik)

About kalselsatu

Check Also

Annisa Juara Pertama Lomba Pidato SMSI Kalteng

Palangka Raya, Koranpelita.com Annisa Utami pelajar Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palangka Raya, meraih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *