Didik: Pemimpin Negara Kurang Mampu Atasi Krisis

Jakarta, Koranpelita.com

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Didik J Rachbini M.Sc, PhD menegaskan, kepala negara diuji di saat krisis pandemi Covid-19. Karena itu, kepemimpinnya harus mampu memperlihatkan bagaimana menangani krisis dengan baik, termasuk, bagaimana mengelola keuangan negara dalam rangka menuntaskan krisis tersebut.

“Sayangnya kepemimpinan negara saat ini dikelola oleh mereka yang kurang mampu mengelola krisis. Buktinya, anggaran digelontorkan sangat tinggi melalui APBN, tapi dampaknya kurang terasa,” ujar Didik J Rachbini ketika memberikan paparan “Memahami Politik APBN” kepada peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute Angkatan X Seri 12 yang digelar secara zoom, Rabu (28/7) malam.

Didik yang juga Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini menegaskan, kritik atas pola kepemimpinan di saat krisis pandemi Covid-19 harus terus disuarakan, sebab tidak mungkin lingkaran dalam kekuasaan melakukan kritik atas jalannya pemerintahan.

Ketika masalah ini terus diperdalam,  Didik mengungkap pengalaman sembilan tahun lalu dari ceramah Joko Widodo (Jokowi), bahwa dia butuh waktu pendekatan 51 kali untuk memindahkan sector informal tanpa harus menggusur. “Kalo dengan pola ini ingin memindahkan transmgrasi, sampai kapanpun tidak akan berhasil,” ujar Didik.

Seperti diketahui, Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute ini memasuki Angkatan X Seri 12. Peserta diskusi bertema memahami politik APBN ini sekitar 45 orang.
Hadir dalam acara ini, Direktur Program AT Institute, DR Agustian, Direktur Eksekutif AT Institute, Dr Puji Wahono, dan Kepala Sekolah SKPB, Dr. Alfan Alfian.

Secara rutin SKPB mengundang pakar berbagai bidang ilmu dan praktisi untuk mengisi proses pembelajaran yang kreatif dan aktual.

Direktur Program AT Institute, DR Agustian mengatakan, tema soal politik APBN ini sangat penting mengingat calon pemimpin harus memahami bagaimana sebuah APBN dan juga APBD disusun, proses tarikmenarik, dan bagaimana implementasi di lapangan.

Sedangkan Direktur Eksekutif AT Institute, Dr. Puji Wahono menambahkan, selaian politik praktis, maka calon pemimpinbangsa harus paham soal ekonomi, khususnya ekonomi negara berupa penyusunan APBN, sumber APBN, dan dan pengelolaannya.

Menurut Didik J Rachbini yang juga Rektor Unversitas Paramadina ini, menyatakan, tidak sulit memahami bagaimana APBN itu, karena tidak rumit dan mudah diteliti, apalagi jika ada kejanggalan antara pemasukan dan pengeluaran. “Jika antara pemasukan dan pengeluaran ada perbedaan atau disparitas yang cukup tinggi, itu namanya defisit. Nah,defisit anggaran atau APBN kita saat ini sangat besar, tidak sesuai dengan penggunaannya,” katanya.

Defisit 1000 Triliun Rupiah

Menurut Didik J Rachbini, defisit APBN kita saat ini sangat besar yaitu sekitar seribu triliun rupiah. Ini terlihat dari angka pendapatan yang bersumber dari pajak dan non pajak (hibah dan royalty) sebesar 1699 triliun, tapi pengeluaran atau belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 2.670 triliun rupiah.
Angka deficit 1000 triliun rupiah ini naik tiga kali lipat dari deficit sebelum pandemi Covid-19 yang hanya sekitar 300 triliun rupiah. Kenapa demikian? Ketika APBN ini disusun, proyeksi penambahan anggaran untuk penanganan Covid dinaikan. “Tapi apa yang terjadi, penanganan Covid-19 masih morat-marit, padahal sudah disokong anggaran yang besar. Ini terjadi karena tidak ada check and balance yang kuat. Dan di masa krisis biasanya ada ekonomi rente yang ikut bermain untuk mengutak atik APBN, tapi untuk kepentingan lain,” katanya.

Sebenarnya lanjut Didik, ketika menjawab pertanyaan peserta SKPB, angka defisit 1000 triliun itu bisa dikurangi dengan langkah efesiensi yang dilakukan. Tapi hal ini malah tak terjadi, ujungnya generasi mendatang akan menanggung utang yang sangat besar.

“Saya sudah sering kritik. Cari saja di google, pasti banyak pernyataan saya soal kritik APBN ini. Jika tidak mau juga diperbaiki, itu namanya bebal, dan DPR sepertinya diam. Jadi DPR kurang kritis, sehingga APBN yang defisitnya sangat besar bisa lolos,” tambah Didik. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Campursari Virtual: Tetap Prokes, Nonton dari Rumah

Forum Diskusi Sahabat Ngopi Kulon Progo (SNKP) bersama komunitas Kulon Progo di Jabodetabek (KPJD) siap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *