www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Barabai, Koranpelita.com
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lakukan kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai, provinsi setempat, Jum’at (4/6/2021).
Kunker Komisi II DPRD Kalsel kali ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD M. Syaripuddin, SE, MM, dalam rangka evaluasi pendapatan daerah dan monitoring pelaksanaan kegiatan ke samsatan khususnya terkait dengan realisasi pendapatan daerah serta pelaksanaan kegiatan kesamsatan yang saat ini berjalan.
Selain realisasi pendapatan, juga ingin mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa segera menyiapkan solusi kedepannya” ujar M Syaripuddin yang akrab disapa Bang dhin ini.
Kedatangan Komisi II DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan ini di sambut baik Kepala UPPD Barabai Wahid Ramadhan, S.Sos beserta jajarannya.
Wahid Ramadhan, dalam pertemuan mengatakan upaya-upaya yang dilakukan pihak UPPD dalam menyikapi kondisi masa pandemi covid-19 yaitu dengan terus membuka layanan pembayaran pajak, walaupun tak semua program layanan dapat terus dibuka karena harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah, seperti hari pelayanan yang masih sangat terbatas untuk pelayanan Samsat keliling.
“Segenap jajaran UPPD Barabai sejalan dengan keinginan dari Komisi II DPRD Kalsel untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan kemudahan bagi para wajib pajak sehingga tetap terus berupaya melakukan inovasi-inovasi ataupun langkah-langkah koordinasi yang nantinya mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah,” jelas Wahid Ramadhan.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel H. Haryanto, menambahkan bahwa kunjungan hari ini melanjutkan evaluasi penerimaan pajak di beberapa UPPD se Kalsel, karena kondisi ekonomi akibat covid dan juga banjir besar yang terjadi di awal tahun sangat berpengaruh pada daya beli kendaraan bermotor.
Sehingga pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), jauh dari target dibanding dengan tahun lalu.
Kami berharap UPPD Barabai terus mengoptimalkan potensi-potensinya karena masih sedikit, baik pajak-pajaknya maupun penerimaannya. Kita berharap koordinasi dengan teman-teman perizinan di Kabupaten itu maksimal sehingga dapat memiliki data yang lengkap dan bisa di tindaklanjuti” jelas kader PKS ini.
Dalam kesempatan kali ini rombongan wakil rakyat provinsi ini juga turut menyambangi UPPD Kabupaten Tapin dan disambut oleh Kepala UPPD Kabupaten Tapin Surya Jaya, beserta jajarannya.
Selain itu, juga hadir Kasatlantas Tapin dan Jasa Raharja Tapin.
Dalam paparannya, Surya Jaya menyebutkan bahwa kondisi pandemi covid 19 tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah di UPPD Rantau. Hal ini dapat terlihat dari persentase realisasi pendapatan di tahun 2019 jika di bandingkan dengan realisasi di tahun 2020 relatif cukup stabil. Namun jika kondisi ini berlangsung terus menerus maka lambat laun akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar kewajiban pajaknya.
Adapun kendala yang saat ini dirasakan oleh UPPD Rantau yaitu terkait dengan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional yang diberikan sangat terbatas. Bahkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka penagihan dan peninjauan kepada perusahan-perusahaan menggunakan uang pribadi untuk membiayai transportasinya.
“Harapannya ada dukungan dari Komisi II selaku mitra kerja untuk dapat memberikan tambahan anggaran operasional UPPD Rantau pada APBD Perubahan secara proporsional sesuai dengan target yang diharapkan” harapnya.(pik)
