Dukung Program FKUB Jadi Skala Prioritas, Komisi I Konsultasi ke Dirjen Politik di Jakarta.

Jakarta, Koranpelita.com

Dalam rangka meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Komisi I DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tepatnya ke Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum, di Jakarta

Rombongan yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj. Karmila, Ketua Komisi I Hj. Rachmah Norlias beserta anggota dan mitra kerjanya dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, rombongan diterima Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri RI, La Ode Ahmad, MSi beserta jajarannya di ruang rapat Situation Room, Jum’at (4/6/2021).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas yang dipercaya menyampaikan maksud dan tujuan pada pertemuan itu, mengatakan bahwa program FKUB di Kalsel dirasakan masih jauh tertinggal, khususnya dari provinsi tetangga Kalimantan Tengah.

Bahkan menurut indeks kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama RI. Kalsel berada diurutan ke 24, sedangkan Kalteng berada diurutan ke 5.

Hal inilah yang menjadi dasar utama dan ingin dikonsultasikan ke Ditjen Polpum Kemendagri RI. Termasuk mekanisme penganggaran untuk menunjang kegiatan FKUB yang selama ini juga dirasakan masih sangat kecil.

“Kami tadi diberikan bekal, cara dan upaya-upaya untuk meningkatkan program FKUB. Kami akan support. Karena, bagaimanapun juga menurut Direktur, FKUB ini salah satu program yang menjadi upaya bagi pemerintah pusat agar ini menjadi skala prioritas dalam rangka kerukunan umat beragam termasuk masukan dalam perencanaan penganggaran program FKUB di Kalsel”, kata Suripno Sumas.

Sebelumnya, La Ode Ahmad mengapresiasi dan menyambut hangat kedatangan rombongan wakil rakyat dari Kalsel dan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang mendesain kebijakan yang lebih strategis lagi dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden untuk penguatan kerukunan umat beragama.

Terkait penganggaran kegiatan FKUB, La Ode melihat Kalsel dan 13 kabupaten/kotanya sudah memasukan anggaran namun secara statistik masih cukup minim.

“Sebetulnya tidak sulit bagi Pemda untuk menyusun anggaran FKUB karena strukturnya jelas, regulasinya juga jelas, yakni Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri”, jelasnya (pik)

About kalselsatu

Check Also

Ada Tiga Bencana Yang Dihadapi Kotim Tahun 2021

Sampit, Koranpelita.com Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencaba Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalteng,pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *