www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,Koranpelita.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pada pemerintah daerah untuk berhati-hati dan melakukan perencanaan matang dalam hal pembangunan daerah di masa pandemi. Selain itu, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan harus dilakukan dengan pruden dan transparan.
Hal itu disampaikan Ganjar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3).
Ganjar mengatakan, saat pandemi sekarang ini anggaran menjadi luwes untuk dilakukan refocusing dan ini harus diwaspadai.
“Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak pruden, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada,” ucap Ganjar.
Untuk itu, lanjut Ganjar, gaya pengelolaan anggaran di masa-masa seperti ini harus diubah. Dari pengelolaan dengan gaya kuasa menjadi gaya yang lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, tak bosan mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi, agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan sesuai rencana dan efektif.
“Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengungkan, tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan,” ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap perwakilan daerah yang hadir bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Utamanya untuk mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel.
“Mudah-mudahan ini ada narsum yang hebat-hebat, kompetensinya pada posisi high level, maka saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik,” tegas Ganjar.
Sementara, Kepala BPKP RI M Yusuf Ateh mengatakan, kehadiran pihaknya dalam kesempatan ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah, dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam proyek prioritas nasional.
“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.(sup)
