Komisi IV DPR: Tidak Ada Obral Perizinan di Era Jokowi

Jakarta, Koranpelita.com

Pemwrintahan Presiden Jokowi trus melakukan terobosan diberbagai hal, termasuk dalam masalah perizinan yang diperketat dan diawasi agar penggunaannya sesuai dengan pruntukan.

Dalam kaitan ini terobosan perizinan dilakukan demi mempermudah investasi dan juga memotong birokrasi yang berbelit seperti dalam UU Cipta Kerja yang belum lama disetujui dan diundangkan.

“Saya menilai, tidak obral izin di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Malah diperketat, diawasi dan dilakukan pemangkasan kirokrasi yang berbelit-belit untuk memajukan ekonomi. Termasuk izin pada sektor kehutanan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo dalam wawancara dengan media, Rabu (27/1/2021).

Firman Subagyo mengatakan, ketatnya perizinan bidang kehutanan di masa Presiden Jokowi karena banyak permasalahan di masa lalu. Tugas berat pengawasan itu kini dipegang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

“Saya sudah empat periode di Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementerian LHK, juga Kementerian Pertanian. Dari pengawasan Komisi IV,tidak mendapati adanya obral perizinan. Jika hal itu terjadi, pasti, sejak awal kita cegah. Tudingan adanya obral izin itu sangat tendensius,” tegas Firman.

Politisi senior Partai Golkar ini mengakui terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi ketika menggabungkan bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi satu kementerian yakni Kementerian LHK dan itu sangat berat,mengingat banyak orang kerap melihat kerusakan lingkungan dan mengaitkannya dengan persoalan kehutanan.

“Karena persoalan itu terjadi sudah puluhan tahun sejak era Orde Baru, maka Menteri LHK yang sekarang ini yaitu Siti Nurbaya menjadi “korban kesalahan.” Ironisnya lagi banyak orang yang tidak mengetahui persoalan dengan baik dan didukung data akurat, melempar isu atau pernyataan tak berdasar, seolah pada masa Jokowi ini banyak obral izin dan lingkungan rusak,” papar Firman Subagyo.

Selama bermitra dengan KLHK di bawah Menteri Siti Nurbaya, Komisi IV malah mendapat banyak masukan dan perubahan-perubahan yang dilakukan telah menuai hasil, misalanya kurangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), perbaikan lingkungan, tata kelola birokrasi yang semakin baik, dan pujian dunia internasional karena pengelolaan hutan yang baik.

Penambangan dan Banjir

Firman juga menyinggung banjir di Kalimantan Selatan dalam kaitan penambangan di sana. Dalam konteks banjir, persoalannya bukan 1-2 tahun ini, tapi puluhan tahun silam, akibat pengelolaan hutan yang bruk oleh investor. Itu akibat pemerintah tidak punya uang untuk memanfaatkan harta kekayaan hutan.

Dampak dari penambangan yang puluhan tahun, reklamasi dan reboisasi terhambat, bahkan tidak bisa mencapai target karena KLHK tidak punya uang, dan kewajiban dari investor atau retribusinya malah jatuh ke Kementerian Pertambangan dan Energi.

“Saat ini meski dana reboisasi dan reklamasi masuk APBN, tapi tidak fokus dan jumlahnya kecil, makanya dalam UU Cita Kerja diatur soal ini agar ke depan lingkungan tidak rusak dan usaha bisa terus berjalan,” tambah Firman. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

DUKUNG MAL PELAYANAN PUBLIK, BANK KALSEL- PEMKO BANJARBARU Teken MoU

Banjarmasin, Koranpelita.com Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai merupakan langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *