Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah memberikan pernyataan tertulis , Rabu (27/1/2021) terkait tudingan berbagai pihak tentang obral izin di era pemerintahan Presiden Jokowi. (ist)

Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Izin di Era Jokowi

Jakarta, Koranpelita.com

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah keras tudingan beberapa pihak tentang perihal obral izin di era Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Informasi yang tidak valid ini memaksa KLHK harus membuka data demi keadilan informasi di publik.

”Hal paling terpenting bagi Indonesia sebenarnya adalah langkah-langkah perbaikan lingkungan yang konsisten. Namun sayangnya di situasi bencana, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan obral data yang tidak benar ke publik. Kewajiban kami adalah meluruskan informasi tersebut, supaya publik mendapatkan referensi yang tepat,” tegas Kepala Biro Humas KLHK, Nunu Anugrah dalam pernyataan tertulis , Rabu (27/1/2021).

Data KLHK menunjukkan luas areal pemberian izin kawasan hutan dari berbagai periode pemerintahan, baik untuk kebun, HPH, HTI ataupun tambang/IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Data ini penting disampaikan karena banyak dikaitkan dengan sumber penyebab terjadinya bencana alam akhir-akhir ini.

Dijelaskan, selama periode 1984-2020 terdapat izin kebun melalui pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektar, di mana 746 izin seluas 6,7 juta hektar, atau lebih 91 persen diberikan sebelum Presiden Jokowi memulai pemerintahan pada akhir Oktober 2014.

Di era Presiden Jokowi hingga tahun 2020, ada izin 113 unit seluas lebih dari 600 ribu hektar, di mana 27 lokasi tersebut dengan luas lebih dari 195 ribu hektar telah memperoleh persetujuan prinsip diantara tahun 2012-2014.

”Dengan demikian sebetulnya selama Presiden Jokowi, hanya 5,6 persen izin kebun dikeluarkan. Jadi lebih dari 91 persen pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta hektar, selama 36 tahun terakhir, berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya menjabat,” ungkap Nunu.

Sementara itu data Hutan Tanaman Industri (HTI) antara tahun 1992-2020, tercatat izin dikeluarkan lebih dari 10 juta hektar. Khusus untuk di era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya, izin dikeluarkan sebanyak 892 ribu hektar atau hanya 8,8 persen dari keseluruhan ijin yang diberikan sebelumnya.

”Itu pun dari izin tersebut, hampir 590 ribu ha sebenarnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri tahun 2011-2014. Jadi sebenarnya izin yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi hanya seluas 300 ribu ha lebih, atau hampir 3 persen izin HTI yang telah diberikan selama 28 tahun terakhir,” jelas Nunu.

Sedangkan hutan alam atau HPH tercatat izin seluas 16,4 juta hektar yang diberikan selama 1997-2020. Selama 2015-2020 era pemerintahan Presiden Jokowi, dikeluarkan izin seluas 400 ribu hektar atau setara dengan di bawah 2,5 persen dari luas total yang diberikan selama 23 tahun terakhir. Artinya lebih dari 97 persen izin HPH sudah ada di era sebelum Presiden Jokowi.

Khusus untuk izin tambang/IPPKH yang diberikan dalam kawasan hutan, totalnya lebih kurang 590 ribu hektar sejak orde baru hingga tahun 2020. Sementara di tahun 2015-2020, izin yang keluar seluas 131 ribu ha atau lebih dari 22 persen. Artinya izin tambang terbesar, lebih dari 300 ribu ha, atau lebih dari 50 persen diberikan selama periode 2004-2014.

”Dari izin seluas 131 ribu Ha izin IPPKH selama era Presiden Jokowi, seluas 14.410 Ha atau sebanyak 147 unit izin, adalah untuk prasarana fisik umum seperti untuk jalan, bendungan dan menara seluler. Sedangkan izin tambang dalam rangka ketahanan energi nasional listrik 35.000 MW dan batubara, seluas lebih kurang 117 ribu ha,” ungkapnya.

Seluruh IPPKH yang diterbitkan KLHK, jelas Nunu, telah sesuai ketentuan teknis dan hukum, serta dilengkapi dengan izin Sektor (IUP/KK/PKP2B/IUPTL, Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL), dan rekomendasi Gubernur.

Terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara, KLHK juga sudah memberlakukan pengendalian penggunaan kawasan hutan. Antara lain dengan tidak menerbitkan IPPKH baru pada areal kawasan hutan yg masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian ijin Baru (PIPPIB) moratorim hutan primer dan gambut, serta pada area dalam Peta Indikatif TORA dan pada areal ijin Perhutanan Sosial. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

SBR Siap Sambut Tamu di Bandara NYIA Dengan Siter Gadhon

Yogyakarta, Koranpelita.com Dinas Pariwisata Pemprov DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo dan PT. Angkasa Pura sebagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *