Dana Operasional Dipangkas, Buruh Minta Aparat Mengusut

Lhokseumawe, Koranpelita.com

Dana operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe dipertanyakan oleh buruh kerja. Pasalnya selama Tahun 2020 kebutuhan operasional buruh dipangkas sehingga para buruh meminta aparat mengusutnya.

Salah satu buruh kerja di DLH yang namanya enggan disebutkan, Kamis (11/12/2020) kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa selama Tahun 2020 biaya operasional buruh dipangkas.

Hal ini sangat menganggu kinerja para buruh yang bertugas untuk membersihkan tata ruang kota.

Dia melanjutkan, salah satu bentuk dana yang disunat yakni, jatah BBM yang dipangkas sebanyak 5 liter perunit mobil. Selain itu, biaya spearpat juga dibebankan kepada buruh.

Pihak DLH Lhokseumawe sepertinya ingin duduk manis dengan menguras biaya operasional buruh, kerena buruh harus menanggung baterai, oli, ban yang sudah tipis dan kaca pecah serta lainnya. Sementara dana nya disulap untuk kepentingan lain.

“Padahal gaji kami sangat terbatas, rata-rata upah kami 60-65 ribu perhari yang seharusnya untuk keperluan keluarga, anak dan istri,” ungkapnya dengan nada sedih.

Belum lagi alat-alat kebutuhan kerja seperti, garuk/cakar sampah, keranjang sampah, dan lainnya banyak yang sudah tidak layak pakai. Berulang kali kami minta tapi pihak DLH tidak peduli.

Kepala DLH Kota Lhokseumawe Dedi Irfansyah saat dikonfirmasi di ruang kantornya, Jum’at (11/12/2020) mengakui benar adanya pemotongan BBM sebanyak 5 liter. Kekurangan itu karena anggaran saat ini tidak mencukupi.

Sementara itu Dedi enggan memberikan keterangan besarnya dana operasional yang ditempatkan di DLH Kota Lhokseumawe pertahun, dia pun tidak mau merincikan dana keperluan BBM pertahun dan kebutuhan operasional tersebut.

Dedi berkilah, banyak anggaran sepanjang Tahun 2020 yang dirampingkan atau dikurangi oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Menurut Dedi, potongan BBM tersebut tidak akan menganggu kegiatan operasional untuk pelayanan publik. Karena kita sudah hitung-hitung permobil jarak tempuh dan lintas jalannya kemana saja. Sehingga walaupun ada pemotongan tidak akan berpengaruh.

“Tidak benar itu jika kita menyuruh mereka menombok atau menanggung kekurangan minyak 5 liter tersebut”. ungkap Dedi sambil tersenyum.

Dedi juga membantah tudingan jika pihak DLH Kota Lhokseumawe tidak memberikan fasilitas untuk spearpat mobil. Semuanya sudah kita fasilitasi, dan semuanya lancar.  (MRZ)

About redaksi

Check Also

Komisi III DPRD Kalsel Kaji Program Regabilitasi RTLH

Surabaya, Koranpelita.com Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya memperdalam program rehabilitasi Rumah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca