Bekasi, koranpelita.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2021 akan difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, rencana kerja tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Karena tentu saja, segala program kerja harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Eka, Kamis (03/12/2020).
Eka mengatakan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur terintegrasi yang berwawasan lingkungan dipilih sebagai rencana kerja daerah karena diyakini mampu membuat Kabupaten Bekasi Dua Kali Tambah Baik.
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,5 triliun yang bersumber dari APBD 2021 untuk merealisasikan program kerja tersebut.
Bupati mengatakan, pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Untuk itu perlu dilakukan sejumlah langkah yang mampu membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan, salah satunya melalui peningkatan mutu sumber daya manusia,” ujarnya.
Kepala Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono mengatakan, sejumlah program inovasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di antaranya pembukaan kesempatan magang bagi para angkatan kerja di sejumlah industri besar.
“Kemudian pemberian insentif bagi imam masjid berkemampuan tilawah yang akan ditugaskan memimpin salat di masjid-masjid di Kabupaten Bekasi. Ini upaya di sektor keagamaan yang menjadi fokus tahun depan,” ujarnya.
Pemkab Bekasi memastikan program unggulan lain tetap terlaksana seperti pembiayaan iuran JKN-KIS bagi warga tidak mampu.
Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Bekasi merealisasikan Universal Coverage Health.
“Kemudian juga ada peningkatan jastek untuk guru honorer untuk ke depan,” kata dia.
Dari total Rp 6,5 triliun, alokasi sektor pendidikan masih cukup signifikan. Bidang pendidikan mendapat porsi anggaran hingga Rp1,6 triliun untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik hingga pengadaan kursi dan meja belajar.
“Ini belum termasuk pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi bangunan. Jika ditambah, tentunya nilainya lebih besar,” ucap dia.
Alokasi sektor pendidikan ini menyentuh hingga 29 persen, jauh di atas batas dasar alokasi pendidikan 20 persen yang diatur pemerintah pusat.
“Kemudian yang mendapat persentase anggaran signifikan lainnya yakni sektor kesehatan sebesar 13 persen,” kata dia.
Di sektor infrastruktur berwawasan lingkungan, sedikitnya Rp150 miliar disiapkan pemerintah daerah untuk perbaikan ruang kelas berdasarkan data Dinas Bina Bangunan dan Cipta Karya.
Program infrastruktur lainnya yakni Bebenah (Bekasi Bedah Nata Rumah) atau pembangunan rumah tidak layak huni yang rencananya bakal menyentuh sedikitnya 5.000 unit. Kemudian pembangunan lingkungan kampung dalam program Bekasi Bersekah (Bersih, Sehat dan Berkah) di lima kecamatan.
Sejumlah pembangunan ini dilakukan dengan berwawasan pada lingkungan baik kebersihan maupun pencegahan bencana. Untuk itu, normalisasi sungai serta pengelolaan sampah turut masuk dalam program prioritas.
Normalisasi sungai tetap jadi prioritas mengingat hal itu bagian dari komitmen Kabupaten Bekasi.
“Apalagi di 2021 BBWS melaksanakan normalisasi dan penataan Kali Bekasi, kami supporting pendanaan, pengadaan lahan. Pengelolaan sampah di 2021 jadi prirotas, seperti contoh pembersihan sampah di kali terus kami lakukan bahkan di awal tahun nanti untuk mencegah banjir,” kata dia. (Her)