Pontjo : Sektor Kelautan dan Kemaritiman Pendorong Perekonomian

Jakarta,Koranpelita.com

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan dan kemaritiman. Dengan luas lautan sekitar 62,9% dari seluruh wilayah Indonesia.
Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang baru menyumbang sekitar 3,7% terhadap Produk Domestik Bruto.

“Laut kita menyimpan 37 % spesies sumber daya hayati dunia, 17,75 % terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun. Laut Indonesia juga menyimpan sejumlah energi terbarukan seperti panas air laut, gelombang laut, arus laut, serta sumber daya energi tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi. Diperkirakan, potensi ini bisa mencapai US$1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun (KKP, 2020), ” kata Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Jumat (27/11/2020) dalam focus group discussion (FGD) secara virtual sebagai rangkaian dari “Diskusi Serial Kebangsaan” dalam ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera yang dilaksanakan sejak Maret 2019 yang lalu.

Dengan potensi kekayaan laut seperti itu lanjut Pontjo, sektor kelautan dan kemaritiman seharusnya bisa menjadi pendorong perekonomian dan menjaga ketahanan pangan secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Angka tersebut masih dikatagorikan rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki laut lebih kecil seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sampai dengan 57% terhadap growth domesica product (GDP),” katanya.

Saat ini menurut Pontjo, Indonesia juga sudah menerapkan pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (Sustainable Ocean Economy) dengan konsep ekonomi biru (blue economy), dalam mengelola sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan.

“Dari berbagai sumber, dapat saya sampaikan bahwa belum optimalnya pengelolaan laut kita dan belum berkembangnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan antara lain disebabkan karena masih adanya kendala kultural yang tercermin dari rendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia kelautan/ kemaritiman. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini masih kuat terbelenggu pada budaya agraris yang berorientasi daratan,” ujar Pontjo.

Tidak hanya itu, menurut Pontjo, pembangunan kelautan di Indonesia kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Serta, menerapkan pendekatan supply chain system secara terpadu, kurang inklusif dan tidak ramah lingkungan, juga menjadi penyebab dari pengelolaan yang tidak optimal.

“Namun, dalam pengamatan saya, ada penyebab lain yang cukup mendasar mengapa ekonomi kelautan belum berkembang dengan baik, yaitu masih kecilnya jumlah pelaku usaha di sektor ini,” ungkap Pontjo.

Tentu menjadi pertanyaan, mengapa dunia usaha tidak banyak yang tertarik untuk ikut mengembangkan ekonomi kelautan? Padahal, banyak bidang usaha atau industri berbasis kelautan/ kemaritiman yang berpotensi untuk dapat berkembang dengan baik, seperti: perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, Industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, parawisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, bangunan kelautan (konstruksi dan rekayasa), dan lain-lainnya.

“Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terutama soal pemberantasan praktik penangkapan ikan dengan cara Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) yang semakin mengkhawatirkan. Praktik IUUF sangat menghambat pembangunan perikanan baik secara nasional maupun internasional. Dampak praktik IUUF telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak negara berkembang,” jelas Pontjo.

Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nomor tujuh terluas di dunia, yakni tiga juta kilometer persegi. Kondisi ini membuat para pelaku kejahatan IUUF menjadikan Indonesia sebagai sasaran untuk mengeruk hasil laut. Akibat praktik IUUF ini, dari data KKP, Indonesia mengalami kerugian mencapai empat miliar USD per tahun.

“Harus disadari bahwa sektor kelautan dan kemaritiman mempunyai daya saing tinggi sehingga butuh intervensi teknologi. Cina, menurut data World’s Top Exports (2020) berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumber daya kelautan/kemaritiman yang berkesinambungan. Tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing dalam mengembangkan ekonomi kelautan,” papar Pontjo. (Vin)

About ervin nur astuti

Check Also

Kemenparekraf Ajak Masyarakat Dukungan Pariwisata Melalui #DiIndonesiaAja

Jakarta,Koranpelita.com Kemenparekraf Ajak Masyarakat Berikan Dukungan untuk Dunia Pariwisata Indonesia Melalui #DiIndonesiaAja. Ajakan ini muncul …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *