Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) selenggarakan diskusi persiapan pembentukan konvensi pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024. Ist

Nasdem Siapkan Perangkat Konvensi Capres-Cawapres 2024

Jakarta, Koranpelita.com

Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mulai merancang Konvensi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mengingat waktu empat tahun bulanlah waktu yang panjang untuk mencari dan memilih calon pemimpin bangsa yang baik dari yang terbaik.

Untuk itu Dewan Pakar Nasdem menyelenggarakan diskusi mendalam. “Kita ingin pandangan pakar terkait konvensi dari aspek sosiologis, filosofis, praktis, mekanisme, substansi dan sebagainya,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem DR Ir Siti Nurbaya, M.Sc saat membuka diskusi di Jakarta, Rabu malam (18/11/2020).

Siti Nurbaya yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengatakan, untuk mendapatkan konsepsi yang mendalam sekitnya Nasdem menyelenggarakan 10 kali diskusi. “Proses konvensi bisa dimulai pada akhir 2021 atau awal 2022.

Pada prinsipnya, sebagai partai modern, Nasdem ingin ada pendidikan politik yang baik untuk negeri ini. “Kita ingin mencari putra terbaik bangsa melalui cara konvensi,” kata mantan Sekjen Depdagri dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Hadir dalam diskusi Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Siswono Yudo Husodo, Ketua Majelis Tinggi DPP Nasdem Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Dewan Pakar Pieter Gontha dan Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Dewan Pakar Hayono Isman, Wakil Sekretaris Umum Sonny Y Soeharso, serta anggota Dewan Pakar lainnya.

Ada pula pengamat politik seperti J Kristiadi, Arya Fernandes, Umbu Pauta, Noory Okhtariza, Phillips J Vermonte, Ray Rangkuti, dan Hamdi Muluk. Diskusi digelar secara hybrid. Online dan offline.

Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Siswono Yudo Husodo mengatakan, tugas partai adalah mencari putra terbaik calon presiden. Bila dilakukan bersama rakya maka akan tercipta primus interpares. “Mendapatkan orang yang baik diantara orang yang terbaik,’’ kata dia.

Namun, kata Siswono, pelaksanaan konvensi tidaklah mudah karena ada ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen. PT adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan parpol atau gabungan parpol yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

Dari ketentuan ini partai politik yang bisa mengajukan sendiri capes dan cawapres hanya PDIP. Partai-partai lain, termasuk Nasdem, harus berkoalisi. Ini artinya, parpol yang dinakhodai Surya Paloh ini harus berkoalisi sebelum menggelar konvensi.

“Membuat koalisi sebelum pemerintahan ini selesai sulit sekali. Dinamika politiknya juga sangat tinggi. Peta politik seringkali berubah. Peserta koalisi bisa keluar pada detik-detik terakhir. Perlu ada perjanjian dan konsekuensi bagi peserta koalisi yang keluar,” kata Siswono.

Kesulitan lainnya, masing-masing parpol punya jago sendiri. PDIP dan Gerindra sudah pasti punya calon sendiri. Demikian juga partai-partai menengah. Partai Demokrat mengusung AHY, PKB usung Cak Imin. “Kemungkinan Nasdem bisa berkoalisi dengan Golkar,” ujar Siswono.

Siswono menjelaskan, dalam konvensi perlu dibuat aturan umum dan husus. Aturan umum sudah warga negara Indonesia dan berusia di atas 40 tahun. Sedangkan aturan khususnya misalnya memiliki kapabilitas. Selain itu perlu mempertimbangkan pula ideologi dan finansial.

Sulitnya koalisi ini juga dinyatakan pengamat politik dari Unpad Tengku Reza. “Konvensi memang bisa menjadi ciri modern partai Nasdem. Ini sekaligus bisa menjadi pemanasan politik. Untuk sementara bisa mencari dari kader sendiri dulu,” kata dia.

Peluang Sama

Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya edukasi kepada civil society. “Perlu ada regulasi untuk sampai ke tujuan. Perlunya kelembagaan menjaring capres-cawapres di luar sistem, agar rakyat bisa melihat proses konvensi secara objektif.

Syahrul yang juga Menteri Pertanian itu menjelaskan, seleksi rekrutmen perlu dipikirkan sejak awal, agar budget besar yang dikeluarkan menghasilkan sesuatu yang besar pula. “Perlu ada penekanan kepada chemistry sebelum berkoalisi,” sambung Ketua Majelis Tinggi Nasdem Riri.

Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi mengatakan, konvensi sebuah terobosan. Namun, di sisi lain, dia sedih jika konvensi menjaring figur dari luar, sekan Nasdem tidak mampu mencetak kadernya sendiri. Partai hanya sibuk administrasi tapi lupa membina kader sendiri.

Kristiadi juga menegaskan, konvensi harus memiliki rambu pengaman ketika berkoalisi. Jangan sampai koalisi kandas di tengah jalan. “Seleksi kepemimpinan menyaratkan adanya pencalonan terbuka, demokratis, dan kompetitif,” tambah pengamat politik Arya Fernandes.

“Kita bisa belajar dari konvensi Golkar maupun Demokrat. Dari Golkar kita bisa belajar soal potensi pembelian suara. Dan dari Demokrat kita bisa belajar soal kegagalan konvensi karena kesulitan memenuhi syarat pencalonan dan perubahan arah politik Ketua Umum,” ujar Arya.

Sedangkan Pengamat politik Umbu Rauta menyoroti konvensi dalam landasan. Pertama filosofis dan konstitusional. Secara filosofis merupakan prinsip demokrasi/kedaulatan rakyat. Sedangkan secara konstitusional merupakan prinsip negara berdasarkan hukum.

Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) menegaskan, Pemilu dilaksanakan secara “luber” setiap lima tahun sekali. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kedua, area pengisian jabatan politik. Untuk areal parpol atau gabungan parpol, Umbu berpesan, konvensi jangan sekadar formalitas. Harus benar-benar mencari pemimpin terbaik. “Perlu disusun tentang alasan konvensi, sasaran, azas, unsur konvensi, peserta, tahapan, indikatornya,” kata Umbu. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Munas  MUI X Terapkan Protol Kesehatan Secara Ketat

Jakarta,Koranpelita.com Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI), 25-27 November menerapkan protokol kesehatan secara ketat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *