Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati memantau limbah B3 di Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Sabtu (31/10). Ist

Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dilarang Dibuang di TPA

Jakarta, Koranpelita.com

Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) melarang keras limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) atau limbah medis dibuang di Tempat Pemroses Akhir (TPA) sampah rumah tangga atau sejenisnya.

Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memastikan limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimasa pandemi terdata dan pengelolaannya dilaporkan kepada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK. Demikian ditegaskan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10).

Sebelumnya Dirjen PSLB3 Rosa Vivien mengeluarkan surat bernomor S.401/PSLB3/PS/PLB.0/10/2020, tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia. Surat tersebut diterbitkan terkait sejumlah pemberitaan yang menyebutkan banyak limbah medis Covid-19 yang dibuang di TPA sampah rumah tangga.

Dalam point pertama surat Dirjen PSLB3 itu, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Fasyankes, wajib dikelola sesuai Peraturan Menteri LHK No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes, untuk memutus mata rantai penularannya pada masa darurat pandemi Covid-19.

Limbah infeksius Covid-19 diatur dalam Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MenLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga dari penanganan Covid 19. “TPA Sampah Rumah Tangga atau Sejenisnya tidak diperbolehkan sebagai tempat pembuangan limbah infeksius Covid 19,” kata Rosa Vivien dalam surat yang ditembuskan ke Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Sekjen LHK, Inspektur Jenderal KLHK, dan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK.

Edaran Menteri

Mengenai penanganan limbah B3 medis Covid-19, diatur khusus dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020. Aturan ini mengenai Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19..

Penanganan Covid-19 diperlukan sarana kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD), alat dan sampel laboatorium. Setelah digunakan, sarana kesehatan ini menjadi limbah B3 dengan kategori limbah infeksius sehingga perlu dikelola seperti limbah B3.

Aturan ini secara umum mengatur pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari fasyankes untuk penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal dua hari sejak dihasilkan; mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan LB3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C yang dilengkapi dengan pencacah.

Menurut Rosa Vivien, Surat Edaran tersebut memastikan bahwa petugas kebersihan atau pengelola persampahan terlindungi dari sebaran penularan covid-19. Bagaimanapun, mereka adalah termasuk garda penting di lapangan dan memiliki resiko yang tinggi. Surat Edaran tersebut memastikan petugas dan pengelola persampahan menggunakan APD (alat pelindung diri) dalam bekerja sehari-hari di lapangan.

Rosa Vivien mengimbau pemerintah daerah atau Pemda untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Wayang Virtual, Mbantu Seniman tetap Berdaya di Tengah Wabah

Komunitas Sahabat Ngopi kembali punya hajat. Kali ini, menggandeng Komunitas Kulon Progo di Jabodetabek (KPDJ) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *