Semarang,Koranpelita.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba-tiba mendatangi Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10) menjelang larut malam. Ganjar datang sendirian sekitar pukul 22.00 untuk menjenguk para buruh dan siswa yang berada di sana.
Berjaket dan mengenakan topi, Gubernur tak sungkan duduk lesehan dan berbincang dengan sejumlah siswa dan buruh yang diamankan. Sesekali, Ganjar juga mencairkan suasana tegang dengan guyonannya.
Kepada Ganjar, para siswa yang diamankan itu dengan polosnya mengaku hanya ikut-ikutan aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng, siang tadi. Ketika ditanya tuntutan demo, para siswa mengaku tak tahu.
“Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa,” kata para siswa itu saling sahut saat ditanya Ganjar.
Ada juga yang mengaku ikut-ikutan demo karena kebetulan. “Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak,” katanya.
Ganjar juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama. Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di PHK.
Namun para buruh yang ditanya Ganjar mengaku, belum membaca naskah RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh.
“Ya saya hanya baca dari share-sharean teman,” kata salah satu buruh.
Tak hanya tentang demo, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan. Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya di bawah UMK. Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi.
Ganjar juga sempat meminta nomor telpon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja. Namun saat ditelpon Ganjar, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespon.
Di sela-sela ngobrol, Ganjar sempat bercanda mengajak para pendemo membersihkan area gerbang DPRD Jateng, dan taman yang rusak akibat demo siang tadi. Di luar dugaan sejumlah buruh menyambut baik ajakan itu.
“Lha piye sesuk tak ajak bersih-bersih,” kata Ganjar. “Siap pak,” jawab mereka.
Ganjar mengatakan, aksi demo yang merusak sebenarnya bisa dihindari jika mau mengedepankan komunikasi. Pihaknya prihatin pada siswa SMA/SMK yang turut terlibat, padahal mereka tidak tahu substansi yang disuarakan.
“Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab propinsi, sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” ucap Ganjar.
Ganjar menjelaskan, sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Omnibus Law tersbut.
Menurutnya, jika sejak awal hal itu dilakukan maka keributan seperti di Semarang ini tidak sampai terjadi dan siswa SMA/SMK tidak turut terlibat.
“Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya judicial review, biar semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak saya anak SMA kan kashian,” tandasnya.(sup)